Dana bailout yang berasal dari pajak yang dibayarkan warga AS itu harus diserahkan ke lembaga keuangan asing untuk pembayaran kontrak credit default swaps (CDS).
"Dari dana dari pinjaman darurat yang digunakan, lembaga keuangan asing telah menerima total US$ 22,4 miliar untuk kolateral," demikian pernyataan dari AIG seperti dikutip dari AFP, Senin (16/3/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Carut marut kondisi AIG terutama dipicu oleh kontrak yang dibuat oleh produk finansial anak usaha AIG. Dana bailout yang diberikan harus digunakan untuk membayar kontrak CDS yang dibuat selama pertengahan September hingga Desember. CDS merupakan semacam produk derivatif kompleks yang berhubungan dengan asuransi utang.
Berikut daftar 10 lembaga keuangan yang menerima dana talangan pemerintah AS terbesar melalui AIG, seperti dikutip dari Reuters:
- Goldman Sachs Group US$ 12,9 Miliar
- Societe Generale US$ 11,9 Miliar
- Deutsche Bank US$ 11,8 Miliar
- Barclays PLC US$ 8,5 Miliar
- Merrill Lynch US$ 6,8 Miliar
- Bank of America Corp US$ 5,2 Miliar
- UBS AG US$ 5 Miliar
- BNP Paribas SA US$ 4,9 Miliar
- HSBC Holdings PLC US$ 3,5 Miliar
- Dresdner US$ 2,6 Miliar.
Picu Kemarahan
Sementara itu, penasihat ekonomi Presiden Barack Obama, Lawrence Summers mengungkapkan kemarahannya atas rencana AIG untuk membayarkan bonus jutaan dolar kepada para eksekutifnya.
"Keseluruhan situasi di AIG menyakitkan hati. Kewajiban yang dipaksa dilakukan oleh para pembayar pajak menyakitkan hati," ketus Summers.
AIG menyatakan pihaknya telah membuat kontrak yang mewajibkan pembayaran bonus, kendati perusahaan tersebut telah mencatat kerugian terbesar dalam sejarah korporasi AS pada akhir 2008. AIG sebelumnya mengumumkan kerugian pada kuartal IV-2008 sebesar US4 61,7 miliar, dan secara total pada tahun 2008 rugi US$ 99,3 miliar.
"Menkeu Geithner telah bernegosiasi dengan AIG secara memaksa. Dia telah melakukan semua hal yang memungkinkan secara lehal bagi pemerintah untuk membatasi pembayaran bonus," tegas Summers lagi.
"Tapi dimana ada kontrak-kontrak---kontrak mengikat yang ada jauh sebelum pemerintah menyuntikkan dana ke AIG---, kita bukanlah sebuah negara dimana kontrak-kontrak bisa dicabut begitu saja. Dan ketika kita mulai melakukan hal itu, maka akan ada potensi konsekuensi detabilisasi," tambah mantan Menkeu AS itu. (qom/qom)











































