DPR AS seakan-akan bergerak cepat setelah memanasnya kasus bonus US$ 165 juta untuk para pejabat AIG. Melalui voting 328-93, DPR AS akhirnya meloloskan UU tersebut.
"Kami ingin uang kami kembali dan kami ingin uang kami kembali sekarang juga. Dan ini salah satu cara untuk mengambilnya," ujar juru bicara DPR AS, Nancy Pelosi seperti dikutip dari AFP, Jumat (20/3/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun chairman AIG Edward Liddy dalam dengar pendapatnya dengan Kongres AS sebelumnya menyatakan bahwa dirinya telah meminta para eksekutif penerima bonus agar mengembalikan separuhnya. Sebagian petinggi AIG penerima bonus bahkan siap mengembalikan seluruhnya.
Dalam UU yang baru ini, pajak hingga 90% akan dikenakan bagi bonus yang diterima oleh eksekutif dengan gaji lebih dari US$ 250.000 per tahun dan bekerja di perusahaan yang menerima bailout dari pemerintah AS paling tidak US$ 5 miliar. Ini termasuk pula yang pendapatkan bantuan berupa pembiayaan mortgage layaknya Fannie Mae.
Sementara itu, Menkeu AS Timothy Geithner yang berada di 'kursi panas' terkait pemberian bonus itu menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas kontroversi masalah bonus AIG.
Geithner dalam wawancaranya dengan CNN mengakui bahwa dirinya telah mempelajari masalah bonus itu pada 10 Maret lalu. Namun ia mengakui bahwa itu akan menjadi kesalahannya jika dianggap tidak mengetahuinya lebih cepat.
"Pada Selasa, saya diinformasikan tentang masalah bonus ini. Anda tahu, ini adalah tanggung jawab saya, saya berada dalam posisi dimana saya tidak mengetahui masalah ini dengan secepatnya, dan saya akan memikul tanggung jawab sepenuhnya untuk masalah ini," tegasnya.
Komitmen serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden Barack Obama. Ia siap memikul tanggung jawab, dan berjanji akan membereskan segala kekisruhan seputar masalah bonus AIG ini.
(qom/qom)











































