.webp)
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam acara seminar perancanangan RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) 2010 bertemakan "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat" di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Rabu (22/4/2009).
"Walau sangat menyakitkan, tapi ekonomi memang harus ditopang sektor keuangan yang berfungsi," ujarnya.
Dikatakannya, pemulihan ekonomi dunia saat ini membutuhkan biaya yang besar khususnya untuk merekapitalisasi sektor perbankan.
"Indonesia pada 1998 menerbitkan obligasi untuk rekap bank-bank yang diambil alih. Aset mereka tiba-tiba macet dan tidak ada harganya. Itu harus ditambal dengan obligasi yang sampai hari ini masih harus ditanggung," tuturnya.
Pada waktu itu, Sri Mulyani mengatakan Indonesia menggunakan 60% dari PDB-nya untuk menyelamatkan sektor perbankan di saat krisis.
"AS dan Eropa kini menghadapi situasi sama. Di Indonesia, ongkosnya Rp 650 triliun, tapi di AS memakan US$ 3 sampai 4 triliun. Ini akan ditempuh oleh pemerintah AS, walau dimaki-maki kongres. Terjadi debat politik yang luar biasa," jelasnya.
Jadi mau tidak mau penyelamatan sektor keuangan khususnya perbankan harus dilakukan untuk bisa menata kembali perekonomian.
"Ini adalah tatanan yang harus ada. Kalau dia (bank) dikelola salah, itu urusan lain. Tapi ekonomi butuh sektor keuangan. Negara-negara maju terpaksa melakukan rekap dan proses ini akan makan waktu dan biaya," katanya.
Pada 2009 dan 2010, dikatakannya ekonomi dunia masih dihantui masalah penyelamatan perbankan ini, sehingga kinerja perekonomian dunia masih minim.
(dnl/lih)
