BI Harus Cari Alternatif Turunkan Bunga Bank

Jakarta - Penurunan BI Rate dinilai tidak efektif untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan. BI harus mencari kebijakan lain agar perbankan dapat menurunkan suku bunga kreditnya.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo kepada detikFinance, Rabu (6/5/2009).

"Komunitas pengusaha masih mengharapkan penurunan suku bunga pinjaman dalam skala yang signifikan, sedikit di atas atau di bawah 10%. Kalau BI Rate sekarang di posisi 7,25, apakah posisi itu mampu bertransmisi ke penurunan suku bunga pinjaman bank? Di sinilah masalahnya selama ini," tuturnya.

Bambang mengatakan pengusaha agak ragu, karena rangkaian penurunan BI Rate sebelumnya sudah terbukti gagal menurunkan suku bunga pinjaman bank.

"Hal ini disebabkan perbankan masih diselimuti masalah kering likuiditas. Perbankan kita pun menanggung beban bunga deposito yang tinggi. Akibatnya, suku bunga pinjaman antarbank pun masih dirasakan ssangat tinggi" katanya.

Dari fakta itu, dijelaskan Bambang, sulit mengharapkan suku bunga pinjaman bank bisa turun dalam skala signifikan. "Problem utama yang harus diatasi adalah memulihkan likuiditas. Kadin sudah usulkan agar BI mengambil inisiatif merealisasikan polling fund," ujarnya.

Bambang mengatakan, kinerja sisi moneter sangat jauh dari yang diharapkan. Otoritas moneter dinilainya gagal menurunkan suku bunga, dan belum ada inisiatif mengatasi kering likuiditas yang menyelimuti perbankan nasional.

"Tidak realistis mengharapkan pemulihan sektor riil, karena pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi sangat rendah," jelasnya.

Kecenderungan ini hanya mempercepat proses pendalaman krisis ekonomi. Sudah pasti kerusakan ekonomi kita akan bertambah parah. "BI dan pemerintah tak sepantasnya mengklaim keadaan semakin baik, karena fakta justru memperlihatkan keadaan bertambah buruk," imbuhnya.

Kualtas pertumbuhan ekonomi RI 2009 menurut Bambang akan terus memburuk jika otoritas moneter dan fiskal tidak segera memperbaiki knierja masing-masing. Ada tanda-tanda kita gagal menghentikan proses pendalaman krisis ekonomi di dalam negeri.

Kinerja sisi fiskal belum menumbuhkan optimisme karena penyerapan anggaran masih lamban, dan realisasi proyek infrastruktur dalam paket Stimulus Fiskal 2009 melenceng dari jadwal.

"Hingga akhir April 2009, realisasi belanja dari APBN 2009 baru 18,98%. Sementara itu, realisasi proyek infrastruktur dalam Stimulus Fiskal 2009 baru masuki tahap persiapan tender. Proyek dari empat departemen belum ditetap karena perubahan usulan masih tertahan di Panitia Anggaran DPR," tukasnya.
(dnl/lih)