Darmin: Krisis 1998 Karena BI Terlambat Mengantisipasi

Jakarta - Bank Indonesia (BI) harus lebih cepat tanggap dalam mengevaluasi setiap produk-produk baru di perbankan, sehingga dapat mengidentifikasi apakah produk tersebut berpotensi menimbulkan krisis.

Hal ini dikatakan oleh calon Deputi Gubernur Senior BI yang juga Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam fit and proper test calon Gubernur Senior BI dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2009).

"Krisis keuangan yang terjadi dulu karena keterlambatan BI. Bukan hanya keterlambatan mengantisipasi tapi juga karena tidak bisa mengimbangi inovasi produk di sektor keuangan," tuturnya.

Darmin menjelaskan, karena di Indonesia tidak ada regulator di pasar uang maka BI harus turut berperan dalam mengevaluasi munculnya produk-produk baru di perbankan. Krisis global yang saat ini terjadi pun semakin membutuhkan peranan BI.

"Indonesia tidak punya regulator di pasar uang seperti derivatif. Krisis 1998 terjadi karena banyak produk di pasar uang, dan ini membuat ongkos penanganan krisis menjadi mahal. Bapepam hanya meregulasi surat-surat berharga yang umurnya
1 tahun atau lebih, sementara produk-produk pasar uang itu kurang dari 1 tahun," tuturnya.

Ia menambahkan, Indonesia harus bergerak mencegah terjadinya krisis karena ongkos dari krisis yang dialami Indonesia 10 tahun lalu sangat mahal, dibandingkan dengan skala perekonomian Indonesia sendiri.

"Kita sudah mengalami masa yang sulit saat krisis keuangan 1998. Krisis ibarat nyeri yang dalam merasuki tubuh kita. Ia menunjukkan adanya sesuatu yang salah atau bekerja kurang tepat dalam sistem perekonomian," katanya.

"Adalah sangat tidak masuk akal dan bodoh kalau kita tidak mengambil pelajaran dari mesalahan masa lalu. Kata pepatah hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali," tambahnya.

Pelajaran lain yang tidak kalah penting dari krisis dahulu adalah menjaga krisis supaya tidak terjadi jauh lebih murah dibandingkan ongkos mengatasi krisis.

"Menjaga agar pelaku di sektor keuangan tidak melakukan excessive risk taking merupakan salah satu tugas dari BI yang menjadi pengawas saat ini atau lembaga baru yang dijadikan OJK untuk mengatur masalah ini," pungkasnya.

(dnl/qom)