Pemerintah Baru Diminta Tinjau Sistem Devisa Bebas

Jakarta - Pemerintahan baru yang akan memerintah Indonesia pada periode 2009-2014 diminta meninjau ulang penerapan sistem devisa bebas yang dianut Bank Indonesia (BI). Penerapan sistem ini dalam kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu disinyalir bisa menambah buruk keadaan.

"Pemerintahan baru, siapa pun yang terpilih harus meninjau kembali penerapan sistem devisa bebas," ujar pengamat valuta asing, Farial Anwar saat dihubungi detikFinance , Minggu (5/7/2009).

Menurut Farial, secara umum penerapan sistem devisa bebas tidak membawa dampak positif pada perekonomian Indonesia, terlebih dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu.

"Apakah akan kita biarkan dana-dana asing bebas keluar masuk tanpa ada batasan waktu, padahal itu justru menyebabkan kurs rupiah mudah sekali terguncang. Dampaknya kan kepada seluruh perekonomian kita," tegasnya.

Farial mencontohkan, Thailand dan Malaysia yang menerapkan sistem devisa terbatas memiliki kurs yang cenderung stabil.
"Thailand itu dana asing yang parkir di negara mereka minimal harus selama 1 tahun. Di Malaysia lebih dari 1 tahun. Tapi di kita, hari ini masuk, besok langsung keluar juga bisa. Inilah yang menyebabkan kurs rupiah mudah sekali jungkir balik," jelasnya.

Oleh sebab itu, Farial mengaku tidak heran kalau melihat pergerakan rupiah yang bisa sangat ekstrem. "Rupiah itu kan pergerakannya sangat ekstrem. Dalam satu hari bisa anjlok sampai ratusan poin. Ini karena penerapan sistem devisa bebas. Kalau dana asing yang masuk dibatasi waktunya, tentu tidak akan seperti ini," ujar Farial.

(dro/dro)