Pemerintah Masih Hitung Ongkos Samurai Bond

Jakarta - Departemen Keuangan masih menghitung besaran biaya sebelum memutuskan untuk melepas Samurai Bond ke pasar Jepang.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (13/7/2009).

"Jadi apakah nanti bentuknya macam-macam, saya tidak peduli judulnya apa tapi yang penting ini namanya komponen cost mulai dari interest sampai yang lain, itu saja yang nanti dibandingkan," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya secara konsisten akan menghitung biaya-biaya yang ada dan membandingkan dengan biaya penerbitan surat utang lain.

"Untuk penerbitan Samurai Bond, segala macam aturan, prosedur penerbitan kita ikuti. Yang dilakukan di sana berbeda dengan yang selama ini kita ikuti," ujarnya.

Dijelaskannya aturan dan persyaratan penerbitan Samurai Bond ini berbeda dengan penerbitan global MTN. "Dari sisi persyaratan tentu saja akan sangat spesifik. Mereka metodenya tidak akan menggunakan yang selama ini lebih close semacam kayak private placement," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan alasan pemerintah belum melepas Samurai Bond ke pasar Jepang adalah karena masih menunggu waktu yang tepat.

"Jepang itu kan lain strukturnya, kan JBIC harus tahu. Kalau JBIC kasih pinjaman dia harus terlibat. Misalnya PLN pinjam dari Cina, kan Depkeu sebagai penjaminnya jadi ikut dalam term and condition-nya, prosesnya juga ikut. Artinya sebagai penjamin harus berlaku nyaman term-nya seperti apa," tuturnya.

Memang JBIC (Japan Bank For Internasional Corporation) akan menjamin penerbitan Samurai Bond sebesar US$ 1,5 miliar, sebagai bentuk pinjaman siaga di tahun 2009 dan 2010.

Pemerintah berencana menerbitkan Samurai Bond tahun ini untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN 2009.

(dnl/lih)