.webp)
Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhiyaksa Dault mengatakan krisis ekonomi global mulai terjadi saat emas dicabut sebagai backup moneter. "Sejak tahun 1970, dollar telah menggantikan emas. Hal tersebutlah yang menyebabkan krisis berkepanjangan. Karena selama dollar tidak ditarik dari cadangan moneter, krisis akan terus berlangsung," ujar Adhyaksa dalam seminar ekonomi syariah di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (13/08/2009).
Ia mengatakan saat ini yang terjadi seperti cadangan devisa juga menggunakan dollar yang nilai intristiknya tidak lebih besar dari nominal. "Padahal sistem keuangan Islam yang menggunakan emas sebagai alat tukar memiliki nilai stabil," katanya.
Menurut Adhyaksa, industri keuangan syariah mampu bertahan saat krisis ekonomi global dan semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan prinsip seperti ini.
Ekonomi Islam juga dipandang sebagai alternatif atau bahkan solusi dari krisis ekonomi. Saat banyak lembaga keuangan mengalami kebangkrutan, lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah mampu bertahan.
Adhyaksa berpendapat dengan menjalankan prinsip-prinsip Islam, maka fenomena kebangkrutan bank kapitalis dapat dihindari. "Karena sistem ekonomi Islam melarang riba dan menghalangi praktek lintah darat," tandasnya.
Selain itu, dalam seminar tersebut Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) A. Riawan Amin mengatakan peran aktif pemerintah dalam mendukung ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sangat diharapkan sehingga perkembangan perbankan syariah tidak berkembang mengikuti mekanisme pasar.
Meniurutnya pengembangan perbankan syariah sesuai mekanisme pasar yakni didominasi oleh para profesional. "Profesional itu adalah orang yang dibayar, jika semua masih berlandaskan profesionalisme dan mekanisme pasar maka berorientasi kepada bisnis," ujar Riawan.
Riawan menambahkan, Indonesia mempunyai potensi besar untuk bisa menerapkan ekonomi syariah yang lebih komprehensif. "Namun kendalanya adalah kita masih terlalu banyak mengikuti paradigma pasar dan profesionalisme, tidak melihat aspek startegisnya," jelasnya.
Terbukti saat ini, lanjut Riawan, seperti yang orang-orang katakan bahwa dampak penguasaan asing sebanyak 70% di negara ini. "Jadi tidak syariah. Lalu perbankan syariah masih cenderung terlalu umum, padahal jika perbankan syariahnya sudah besar, ekonomi akan lebih stabil," katanya.
Tindakan pembesaran itulah yang menurut Riawan tidak bisa diserahkan ke pasar. "Harus kepada tindakan konkret pemerintah," tandasnya.
Ia juga mengatakan, perbankan di Malaysia, berkembang lebih cepat karena pemerintahnya lebih komit untuk mengembangan perbankan syariah. "Pemerintahnya paham dalam membangun suatu struktur ekonomi syariah," jelasnya.
Di Indonesia sendiri, sangat kecil bujet anggaran departemen untuk dialokasikan di perbankan syariah. "Seharusnya, departemen-departemen di Indonesia sudah mulai memanfaatkan pengelolaan keuangannya di perbankan syariah, bukan konvensional. Seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, itu strategis untuk pengembangan ekonomi syariah," papar Riawan.
Kemudian, lanjutnya, BUMN juga sebaiknya menggunakan perbankan syariah dalam pengelolaan keuangannya. "Sehingga menjadi keuntungan masyarakat banyak," sambungnya.
Lebih lanjut Riawan mengatakan bahwa melalui regulasinya seharusnya pemerintah dapat mengatur pengaliran likuiditas yang lebih besar ke perbankan syariah.
(dru/dnl)
