Hapus Buku Kredit Bank BUMN Prioritaskan Sektor UMKM

Jakarta - Rencana hapus buku (write off) kredit milik bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memprioritaskan kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM). Hal itu akan dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, selama ini ada UU 49/1960 yang melarang penghapus tagihan terhadap kredit dari bank BUMN.

"Untuk langkah transisi, di UU APBN (2010) dinyatakan bahwa itu boleh melakukan hapus tagih. Jadi nanti UU APBN yang dipakai landasannya," katanya usai rapat bersama Panitia Anggaran di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2009).

Meski begitu, menurut Said, tidak menutup kemungkinan juga jika kredit di sektor lain bisa dihapuskan. Saat ini, yang menjadi prioritas masih sektpr UMKM tersebut. Said menambahkan, total kredit yang rencananya akan dihapuskan sekitar Rp 80 triliun.

"Tapi itu kan bukan (kredit) UMKM semua," ujarnya.
 
Menurutnya, Kementerian Negara BUMN menyambut baik rencana penghapusan kredit di bak plat merah tersebut. Pasalnya, jika jumlah kredit macet semakin kecil maka pencadangan yang dilakukan bank juga semakin kecil.

"Bagus sekali, sebab selama ini kan pencadangannya harus besar sekali," imbuhnya.
(ang/qom)