.webp)
Sri mulyani terseret kasus polemik Century karena posisinya saat itu sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan lampu hijau penyelamatan Bank Century yang dinilai tanpa adanya sebuah tranparansi.
Demikian dikatakan Ekonom INDEF, Iman Sugema dalam konferensi pers tentang bank Century di kawasan Blok-M, Jakarta, Kamis malam (03/09/2009).
"Dalam era demokrasi seperti sekarang menjadi sangat aneh jika tidak ada informasi yang jelas siapa yang mendapat manfaat dari bailout ini," ujar Iman.
Iman menilai, Menteri Keuangan seharusnya memberikan transparansi yang jelas dalam proses pengambilan keputusan bailout tersebut.
"Yang selama ini terjadi proses pengambilan keputusan sangat tertutup, publik dan khususnya DPR bingung. sistemik itu apa sih? Tidak pernah terbuka secara jelas kesepahaman masalah sistemik," papar Iman.
Iman menjelaskan lebih lanjut, isu yang berkembang yakni apakah Century diselamatkan hanya untuk menolong para deposan-deposan besar atau memang krisis yang terjadi dapat menimbulkan masalah sistemik.
Dikatakannya, kapasitas Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan seharusnya bisa memberikan misalnya sebuah keputusan yang dapat membeberkan data dana deposan Century yang menarik dana mereka setelah suntikan LPS agar publik mengetahui yang sebenarnya.
"Jika ada alasan tak diperkenankan membuka rahasia perbankan, menurutnya, bisa meminta izin pembukaannya lewat Menteri Keuangan," tegasnya.
Maka, lanjut Iman, sebaiknya pemerintah jangan lagi memberikan kepercayaan terlalu besar kepada seorang menteri.
"Dalam kasus ini Menkeu bisa mengambil keputusan sendiri, tanpa kriteria dan kedua pemerintah yang seharusnya melakukan semuanya dengan transparan, Baik pengambilan keputusan maupun melakukan pemaparan pada publik tidak dilakukan," jelasnya.
(dru/dnl)
