Kasus Bank Century, Sri Mulyani Perlu Non Aktif

Jakarta - Kalangan DPR mendesak masalah kasus Bank Century tidak hanya dilihat dari sisi kacamata hukum saja melainkan harus ada upaya politik diantaranya dengan mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani  untuk di-non aktifkan.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Natsir Mansyur dalam acara konfrensi pers di Hotel Kartika Chandra, Jl
Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (6/9/2009).

"Jadi kalau politik, kami minta Sri Mulyani di non aktifkan. Wajar lah agar pemerintah tidak dapat tekanan," serunya.

Natsir mengatakan. hal ini tidak terlepas dari posisi Sri Mulyani sebagai  Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan para anggotanya termasuk gubernur BI dan LPS.

"Tentunya mereka yang mengambil kebijakan ini harus bertanggung jawab," katanya.

Natsir menambahkan  masalah hukum ini berawal sejak Bank Indonesisa (BI)  tidak mendeteksi dini masalah Bank Century ini. Ia mencontohkan kelalaian BI yaitu tidak melakukan fit dan proper test terhadap komisaris dan warga negara asing yang kemudian membawa lari uang.

"BI dengan bagaimana sedemikian rupa  rasio kecukupan modal (CAR) dari Bank Century tadinya minus 3% kemudian dinakikkan CAR  Bank Century jadi 8% untuk supaya dana mengucur Rp 632  miliar. Lalu disesuaikan CAR-nya untuk dapat dana Rp  632 miliar, di charge lah dia punya CAR. Jadi ini suatu rekayasa," jelas Natsir.

Mengenai masalah pidana pihaknya akan menyerahkan  kepada aparat hukum untuk menyelesaikannya. Diantaranya  mengenai audit
investigasi BPK, yang hasilnya mudah-mudahan bisa selesai sebelum lebaran.

"Saya kira makin cepat makin bagus. Polisi tidak perlu menunggu lama dari BPK. ini kan delik hukumnya sudah jelas, ngapain nunggu-nunggu. Pelanggaran itu kan setelah perpu ditolak kemudian masih tetap dikeluarkan uang Rp 1,7 triliun," katanya.

(hen/hen)