SBY Harus Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Bank Century

Jakarta - Presiden SBY harus membentuk sebuah tim investigasi internal pemerintahan terkait pengucuran dana talangan atau bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Tidak adanya transparansi dalam keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta prosedur pelaporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan DPR yang lambat, menjadi polemik apakah keputusan tersebut murni sistemik atau masalah politik.

"Mengenai kejelasan masalah Century dan pertanggungjawaban menteri keuangan dan anggota-anggota KSSK yang masih duduk di pemerintahan, hendaknya Presiden RI perlu membuat sebuah tim investigasi Internal terkait penyelesaian masalah ini," ujar Anggota Komisi XI, Drajad Wibowo di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (07/09/09).

Drajad menjelaskan, tim investigasi dibentuk diluar dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang menyelidiki masalah internal pemerintahan.

"Transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut harus diketahui oleh Presiden dan Wakilnya, dan menteri keuangan harus bertanggung jawab selaku ketua dalam KSSK itu," jelas Drajad.

Dikatakan Drajad, tim investigasi tersebut nantnya secara tuntas akan mengetahui apa yang terjadi di pemerintahan dan tidak akan ada lagi pelemparan tanggung jawab siapa yang bersalah seperti bola liar.

"Presiden kan mempunyai inspektorat-inspektorat jenderal yang dapat mengusut kasus di internalnya karena dalam KSSK anggotanya juga terdapat pejabat pemerintahan, LPS dan Gubernur BI," katanya.

Lebih lanjut Drajad mengatakan, sebaiknya yang perlu dilihat saat ini adaalah keputusan bailout serta nilai bailout pertama yang disepakati oleh KSSK dan mengapa menjadi membengkak seperti yang saat ini terjadi.

"Dan yang perlu dibenahi mengenai masalah pengawasan Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai kelemahan terkait fraud (manipulasi). Ini yang seharusnya dibenahi," tandasnya.

Audit Investigasi BPK Masih Berjalan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Baharudin Aritonang yang juga sedang melakukan Fit and Proper Test di Komisi XI DPR-RI mengatakan saat ini kasus Century masih dipelajari dan dikaji.

"Kebetulan ini sejalan dengan KPK, maka jika sudah ada kelanjutannya bisa langsung dilaporkan ke DPR," kata Baharudin.

Namun pihaknya masih belum dapat menentukan waktu deadline dari keputusan audit investigasi BPK.

"Ini semua masih berjalan, dan sedang dalam proses," tuturnya.

(dru/qom)