Namun ia mengakui memang melaporkan kucuran dana sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century kepada Presiden SBY. Hal itu dilakukan sesuai aturan melalui berbagai pertimbangan.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Depkeu, Jakarta, Senin (7/9/2009) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengaku semula dirinya tidak tahu soal Bank Century. Ia pun lantas menerima beberapa dokumen untuk dipelajari. Saat itulah, ia mengetahui bahwa kondisi Bank Century memang sedang kritis.
"Saat itu kita lalu melapor pada presiden. laporan ke SBY bilang Century dalam kondisi bleeding. Karena kondisinya dalam kondisi krisis," jelas Sri Mulyani.
Presiden SBY ketika itu memang tengah menghadiri pertemuan G20. Menkeu mengaku sempat berkonsultasi dengan Presiden mengenai tindakan apa yang harus dilakukannya jika Presiden tidak ada di Indonesia. Jawaban dari Presiden adalah melakukan tindakan sesuai peraturan yaitu JPSK, UU BI, dan LPS karena di dalamnya sudah diatur mekanisme penyelesaian masalah bank Century.
"Jadi saya tegaskan bahwa Presiden tidak pernah terlibat dalam hal menetapkan kebijakan untuk kondisi saat itu tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu," tegas Sri Mulyani.
Menkeu merasa tindakan penyelamatan Bank Century sudah benar. Sri Mulyani menjelaskan semua tindakan yang dilakukannya sudah ada landasan hukum.
Semua kebijakan itu terekam dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada yang menganggap bahwa angka tersebut terlalu besar maka Menkeu mempersilahkan untuk memeriksanya kembali.
"Apakah keputusan menyelamatkan salah atau tidak ya lihat kondisi sekarang saja, apakah situasi perekonomian memburuk atau membaik begitupun dengan banknya," ujar Menkeu.
Mengenai deposan-deposan Bank Century, Sri Mulyani mengaku tidak mengetahuinya. Penegasan tersebut untuk menepis tudingan bahwa bailout pemerintah adalah dalam rangka menyelamatkan dana-dana deposan besar.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya bukan untuk keuntungan siapapun tetapi murni untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian Indonesia.
"Selama ini tidak ada intervensi politik dalam keputusan itu. Kita hanya niat menyelamatkan ekonomi," tukas Sri Mulyani.
(nia/qom)











































