.webp)
Bank Indonesia (BI) terus mengharapkan adanya pemangkasan NIM perbankan nasional, meski diperkirakan bakal memakan waktu 3 sampai 4 tahun.
"Memang, Indonesia adalah surganya NIM, itulah sebabnya investor asing berlomba-lomba membeli bank-bank kita dan akibatnya kita sekarang kewalahan, bagaimana menahan atau menghentikan tren kepemilikan asing dalam industri perbankan kita," ujar pengamat ekonomi dan perbankan Tony Prasetiantono ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu malam, (14/09/2009).
Tony mengatakan, NIM yang besar menjadi daya tarik terbesar. Dan upaya menurunkan NIM memang tergantung pada 2 aspek, yakni efisiensi dan menggenjot fee-based .
"Peningkatan efisiensi perbankan antara lain bisa dilakukan melalui shifting dari banyak penggunaan tenaga kerja ke penggunaan teknologi," tuturnya.
Hal ini, lanjut Tony memang sudah dilakukan, misalnya penggalakan penggunaan ATM, SMS, dan internet banking, menggantikan antrean di cabang-cabang bank yang menggunakan tenaga kerja.
"Namun, shifting ini masih perlu waktu agar benar-benar dapat menaikkan efisiensi," tegasnya.
Dikatakan Tony, yang kedua yakni mengenai fee-based income . Di luar negeri, bank-bank sudah berorientasi ke fee-based , sehingga interest income tidak lagi menjadi tumpuan.
"Beda dengan di sini, kita masih mengandalkan interst income. Masyarakat harus terus diedukasi dan didorong untuk memanfaatkan fitur-fitur perbankan dalam transaksinya, sehingga bank mendapatkan fee-based lebih banyak," ungkapnya.
Lebih lanjut Tony mengatakan, jika hal ini dapat direalisasi, maka bank tidak perlu menggenjot interest income , sehingga NIM bisa turun.
"Sejauh ini, 3 bank yg leading dalam fee-based adalah Bank Mandiri, BNI dan BCA. Masih perlu waktu karena ini bukan pekerjaan 'overnight' untuk mendorong fee-based dan menurunkan ketergantungan pada interest income . Saya duga baru 3 sampai 4 tahun ke depan bisa dirasakan shifting ini, sehingga NIM turun secara efektif dan signifikan," papar Tony.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad terus menekankan efisiensi tersebut guna menekan tingginya NIM perbankan nasional.
"Untuk meningkatkan efisiensinya, harus ada sinergi antara pemerintah dan regulator," tutur Muliaman.
Dikatakan Muliaman, persoalan persepsi dan guideline dari pemerintah dan regulator merupakan hal yang harus banyak dipertimbangkan. "Ada aspek yang merupakan peran regulator dan ada aspek pemerintah itu semua harus bersinergi," katanya.
Menurut Muliaman, perbankan nasional saat ini fokus kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimana pada sektor tersebut memiliki risiko yang tinggi dan memakan biaya operasional yang tidak kecil.
Maka dari itu, lanjutnya, sudah menjadi prioritas untuk mengawasi kesepakatan penurunan bunga 14 bank dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan menurunkan NIM.
Sedangkan menurut Anggota Komisi XI DPR-RI, Drajad Harry Wibowo mengatakan bahwa komponen non teknis yang menyebabkan margin profit tinggi harus ditinjau ulang.
"Yang sering luput itu sinkronisasi antara keuangan perbankan dan non perbankan, antara BI dengan Depkeu," tegasnya.
Maka, dikatakan Drajad, harus ada pertemuan khusus diantara mereka (BI dan Depkeu) untuk membahas masalah perbankan nasional.
(dru/dro)
