Holding BUMN Sektor Keuangan Tidak Mendesak

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pembentukan induk usaha atau holding company BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan tidak akan menjadi prioritas.

Menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, pembentukan holding company tersebut terkait dengan undang-undang Bank Indonesia (BI) mengenai kepemilikan tunggal (Single Presence Policy/SPP). Saat ini BI sedang melakukan berbagai revisi terkait arsitektur perbankan Indonesia.

"Sekarang ini kita holding bank BUMN tidak menjadi prioritas. BI kan sedang melakukan review, jadi kalau SPP nanti tidak ada, holding BUMN jasa keuangan tidak mendesak," ujarnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (25/9/2009).

Walaupun demikian, pihaknya tetap akan meneruskan pembentukan induk usaha tersebut karena merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN.

"Tapi pemerintahan sekarangkan tidak mungkin, nanti saja pemerintah baru," ungkapnya.

Induk usaha bank dan jasa keuangan BUMN itu ditargetkan selesai akhir tahun 2010. Total aset yang bakal dimilikinya diperkirakan senilai Rp 900 triliun. Sebelumnya, pihaknya menyatakan akan ada beberapa asuransi pelat merah yang tidak diikutsertakan dalam holding tersebut.

Perusahaan asuransi tersebut merupakan asuransi yang terkait dengan kegiatan sosial, antara lain PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes), PT Jaminan sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

(ang/dnl)