Perbanas: Jangan Ributkan Bailout Century

Jakarta - Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menegaskan bahwa kebijakan penyelamatan PT Bank Century Tbk (kini Bank Mutiara) oleh pemerintah tidak bisa disalahkan.

Menurutnya dimasa krisis tahun 2008 para pengambil kebijakan harus segera mengambil suatu tindakan dalam upaya menjaga kesinambungan perekonomian negara.

"Tolong jangan menyalahkan yang mengambil kebijakan tersebut dan mengapa diambil kebijakan tersebut. Karena pada saat itu mereka harus mengambil suatu tindakan untuk menyelamatakan negara," ujar Sigit ketika ditemui dalam acara Halal Bi Halal IBI dan Perbanas di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat malam (09/10/2009).

Ia mengatakan, dirinya tidak mengetahui besaran dari penyelamatan tersebut. Namun menurutnya, kita harus menghargai pengambilan keputusan seorang pemimpin di masa krisis karena sudah melalui pemikiran dalam kurun waktu singkat dengan berbagai tekanan.

Sigit menjelaskan, pada saat Century belum di-bailout, perbankan mengalami kekeringan likuiditas dan kondisi sangat mencekam. Jika ada satu bank saja yang ditutup, maka diperkirakan akan terjadi kepanikan.

"Bank-bank yang diluar aja banyak yang bertumbangan," tambahnya.

Ia menambahkan, Century ibarat perempuan cantik yang kakinya harus diamputasi karena sebuah penyakit. Namun setelah amputasi dilakukan, banyak pihak yang merasa keberatan dan meragukan keputusan dokter yang melakukan eksekusi.

"Padahal kalau tidak diamputasi, perempuan itu bisa mati," tuturnya.

Jadi, lanjut Sigit, sebaiknya semua pihak tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil pemerintah dimana kepada Century setelah krisis usai atau pada situasi normal seperti sekarang ini.

"Saya kira kita (para bankir) juga menghormati pada waktu krisis itu persoalannya memang sistemik, dan dapat berakibat buruk," katanya.

Sigit juga mengatakan, yang terjadi saat ini malah semua dicampur adukan antara persoalan sistemik dengan berbagai hal yang menimpa Century.

"Yang jelas saat ini Century merupakan masa lalu dan masa depannya adalah Mutiara," ucapnya.

Ditempat yang sama, Komisaris PT Bank Mutiara, Eko B Supriyanto mengatakan, dana penyelamatan hingga Rp 6,7 triliun yang diberikan pemerintah tidak merugikan negara.

"Rp 6,7 triliun kok dipertanyakan katanya merugikan negara? Negara mana? Kan itu masih berupa pembukuan sementara dan Mutiara pun belum terlihat terjual berapa," ucapnya.

Jika dibandingkan pada tahun 1997/1998, seperti Bank BCA yang dana rekapnya mencapai Rp 58 triliun, Eko melanjutkan, dana sebesar Rp 6,7 triliun tidak sebanding dengan risiko sistemik yang diperkirakan lebih besar dampaknya.

"Dan mengapa saat ini tidak dipermasalahkan dana-dana rekap tahun 1997-1998 kemarin? Mengapa hanya membahas dana bailout Century yang kini telah bangkit menjadi bank yang sehat sebesar Rp 6,7 triliun," tandasnya.
(dru/ang)