Pertama, langkah tersebut bisa memberikan dampak negatif pada nilai tukar rupiah.
Ekonom Citigroup Johanna Chua menjelaskan, pada satu sisi, seseorang dapat memperdebatkan bahwa aliran modal asing ke SBI bersifat spekulatif dan tidak produktif. Dan akan lebih baik jika pemerintah bisa mencari cara untuk mendiversifikasi dana-dana asing ke instrumen lokal lainnya seperti surat utang rupiah pemerintah, obligasi korporasi ataupun saham-saham.
Sementara di sisi lain, finansial Indonesia yang tidak mencukupi semakin dalam, pasar surat berharga dan saham yang kurang likuid menyebabkan diversifikasi dana-dana asing di luar SBI menjadi sulit.
"Sehingga memberikan batasan pada SBI akan memicu aliran modal keluar dan memperlemah rupiah," ujar Johanna dalam Macro Flash Citi, yang dikutip detikFinance , Rabu (18/11/2009).
Kedua, BI akan terlihat ngawur.
Seperti diketahui, wacana pembatasan asing memburu SBI ini muncul setelah BI mengungkapkan tingginya biaya moneter yang menyebabkan BI mengalami defisit.
Pada tahun 2009, BI diperkirakan mengalami defisit hingga Rp 1,905 triliun . Defisit diprediksi akan melonjak menjadi Rp 22,4 triliun pada 2010.
"Defisit BI Rp 1,9 triliun (0,04% PDB)dibandingkan proyeksi surplus Rp 2,6 triliun pada tahun fiskal 2009 terlihat kecil ketika kita melihat neraca defisit anggaran per Oktober yang mencapai Rp 42,7 (0,7%) triliun dibandingkan proyeksi hingga akhir tahun sebesar Rp 129,8 triliun," jelas Johanna.
Ketiga, inflasi yang bergerak semakin tinggi.
Melebarnya gap produksi, naiknya harga komoditas dan risiko pada harga-harga teradministrasi akan memicu kenaikan inflasi pada tahun depan.
"Memberi risiko volatilitas rupiah dengan pembatasan investor asing di SBI akan mengganggu tujuan utama BI mengelola inflasi. BI memperkirakan jika rupiah mengalami depresi 1%, maka akan berdampak pada tambahan inflasi 0,07%," urainya.
Johanna menjelaskan, isu pembatasan asing di SBI ini sebenarnya tidaklah baru. Kabar ini terus bermunculan sehubungan dengan kenaikan porsi asing di SBI. Per 13 November asing telah memegang SBI hingga Rp 47 triliun, turun dibandingkan per Juli 2008 yang mencapai Rp 62 triliun.
Ia menyarankan, untuk mengurangi biaya intervensi dan menutup tekanan inflasi, maka opsi yang terbaik bagi BI adalah membiarkan apresiasi rupiah.
"Permintaan domestik yang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi dan ekspor berbasis komoditas akan menahan dampaknya," jelas Johanna. (qom/dnl)










































