.webp)
Kelebihan likuiditas tersebut sebagai dampak dari kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral tersebut.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono mengatakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5%-5,5% serta tingkat inflasi di posisi 5% plus minus 1% dan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 6,5% maka bisa dilihat akan ada kebutuhan likuiditas untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.
"Tapi kita juga bisa lihat akan ada kelebihan likuiditas yang harus juga diserap," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (18/11/2009).
Dikatakan Hartadi, kelebihan likuiditas yang harus diserap itu muncul di biaya operasi moneter. "Jadi sasarannya akan diperhitungkan, kita misalnya kelebihan likuiditas itu harus diserap. Sehingga menaikkan posisi SBI menjadi perkiraan kita sekitar Rp 300 triliun dengan bunga katakanlah 6,5%," tutur Hartadi.
Maka, lanjut Hartadi, biaya operasi moneter hanya dari SBI saja sekitar 20% - 21%. Namun, Hartadi menegaskan Rp 300 triliun tadi hanya prediksi BI.
"Kita tidak bisa lihat secara persis, karena itu ada kelebihan likuiditas dari hari ke hari, tapi itu kita melihat ukuran global makronya akan ada klebihan likuiditas segitu," ungkapnya.
Selain itu, Hartadi juga mengatakan salah satu kelebihan likuiditas lainnya adalah dari pembiayaan APBN yang berasal dari luar negeri. "Itu kan fresh money dari luar negeri dan menambah uang beredar," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, BI nanti akan menghitung penambahan uang yang beredar tadi mulai dari yang paling pas dengan perekonomian dan berapa sisanya itu yang akan diserap.
Secara umum, biaya operasional BI menurut Hartadi masih sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sampai saat ini.
"Saya selalu mengatakan belajar dari krisis kemarin berbagai kebijakan yang sudah di terapkan itu sebetulnya masih mampu untuk menjaga kestabilan di bidang moneter baik inflasi maupun nilai tukar," jelas Hartadi.
"Jadi dengan itupun saja kita sudah cukup comfortable . Sebagai suatu lembaga yang seperti BI ini, kita selalu membuka diri untuk mempelajari berbagai kebijakan alternatif-alternatif kebijakan dan itu tidak tertutup buat kita," tutup Hartadi.
(dru/dnl)
