.webp)
Hal ini disampaikan oleh Mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (24/11/2009).
"Berdasarkan Perppu JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan), dalam rangka bailout itu, secara peraturan memang tidak diharuskan meminta persetujuan Presiden dan pada saat itu memang tidak dimintakan karena dalam ruang lingkup KSSK," tutur Raden.
Raden mengatakan, KSSK juga tidak pernah menghubungi Presiden yang saat itu sedang berada di luar negeri, dalam mengambil keputusan bailout Bank Century.
"Tidak ada teleconference dengan Presiden, yang ada teleconference dengan Ibu Sri Mulyani karena beliau di Washington dalam rangka pertemuan G20 saat itu," jelasnya.
Jadi, pengambilan keputusan bailout Century pada 21 November 2008 tidak melibatkan Presiden sama sekali karena sudah diatur dalam Perppu JPSK.
"Presiden tidak kita libatkan dalam persetujuan tanggal 21 November 2008 karena itu wewenang KSSK. Jadi kita sama sekali tidak melibatkan," tegasnya.
Sementara Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, BI tidak mau mengulangi kesalahan kebijakan saat krisis terjadi pada tahun 1997/1998, dimana keputusan penutupan bank dibayar mahal dengan ongkos triliunan rupiah.
Ia mengatakan, situasi makro pada tahun 1997/1998 sangat 'berantakan' terlihat dari kurs nilai tukar yang terdepresiasi dari sekitar Rp 2.000 per dolar AS menjadi di atas Rp 10.000 per dolar AS.
"Penutupan bank saat itu dibayar mahal, pemilik dana membawa lari dananya sehingga biaya yang harus dikeluarkan nilainya mencapai ratusan triliun, dan kita tidak mau itu terulang," tuturnya.
Karena itulah dengan latar belakang situasi ekonomi yang nyaris sama dengan 1997/1998, BI menilai Bank Century pada November 2008 harus diselamatkan agar tidak menimbulkan dampak yang sistemik.
"Pada 1997/1998 setelah penutupan perbankan, banyak pemilik dana yang membawa lari dananya sehingga biayanya mencapai ratusan triliun," cetusnya.
(qom/qom)
