Kasus Bailout Century Bikin Pejabat Publik Trauma

Jakarta - Ribut-ribut seputar kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, bisa membuat pejabat publik ketakutan dalam mengambil keputusan. Mereka bisa-bisa memilih untuk diam saja, ketimbang nantinya dipersalahkan, seperti yang terjadi dalam kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara) ini.

Hal tersebut disampaikan Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil di sela diskusi publik penyelamatan sistem perbankan dan berbagai kebijakan publik di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (7/12/2009).
 
"Akibat kasus ini, pejabat publik tidak mau lagi ambil kebijakan. Lebih baik diam, kalau nanti ekonomi, rusak negara bangkrut anda tidak disalahkan," katanya.
 
Ia mengatakan, jika waktu pengambilan keputusan dirinya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), ia akan melakukan hal yang sama.
 
"Kalau misalnya saya Gubernur BI, dalam kondisi seperti itu saya akan ambil tindakan yang sama. Kondisi psikologis negara begitu tense, banyak sekali kebijakan diambil saat itu," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, jika tidak ingin disalahkan publik. Seharusnya pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan lima hal, yaitu bisa dipertanggungjawabkan, sesuai aturan, dengan itikad baik, dengan kehati-hatiaan didukung data yang memadai serta independen artinya bebas konflik kepentingan.
 
"Kalau kemudian ada penumpang gelap dalam pengambilan keputusan, itu lain hal," ujarnya.
 
Ia mengaku, seandainya ia tidak keluar dalam rapat pengambilan keputusan bail out Bank Century tahun lalu, pasti dirinya sudah ikut terseret dalam kasus tersebut. Menurutnya, ia harus meninggalkan ruang rapat karena hendak berangkat keluar kota esok paginya.
 
"Seandainya saya tetap disana, pasti ikut rapat sampai pagi di ruangan kecil itu. Bisa-bisa saya kena demo juga seperti Ibu Sri Mulyani dan Pak Boediono sekarang," ujarnya.

(ang/qom)