Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, pagi ini (31/12/2009).
"Untuk Rp 175 triliun, itu sudah dengan skenario defisit 2%," jelas Rahmat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tidak concern berapa subsidinya. Itu kebijakan anggaran. Menurut saya, berapa pun defisit harus diamankan. Apakah dr Surat Berharga Negara (SBN), atau upsize loan, atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN)," ujar Rahmat.
Mengenai sukuk proyek, Rahmat menyatakan saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Bappenas, Kementerian/Lembaga mengenai jadwal dan size-nya. Namun, Rahmat membatasi proyek yang akan diterbitkan sukuknya hanya 2 proyek yang diutamakan untuk proyek infrastruktur.
"Sudah ada list proyek, tapi akan dipilih lagi 1-2. Untuk penerbitan pertama, maksimal 2 proyek. Ini br pilot project. Yang jelas infrastruktur," jelas Rahmat.
(nia/qom)










































