Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Nanang Pamuji Mugasejati dalam Seminar "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Perpektif Politik" di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin, Jakarta, Selasai (5/1/2010).
"Cara politisi mengontrol Bank Central caranya menaruh BI pada tempat yang nyaman. Kalau sudah nyaman kan pasti tidak akan protes," ungkapnya.
Nanang menambahkan cara lain politisi mengintervensi Bank Sentral yaitu dalam pemilihan gubernur dan berbagai instrumen judicial politics lainnya.
"Tidak ada Bank Sentral yang independen. Yang mengusulkan Presiden. Bagaimana mereka bisa independen dengan Presiden kalau yang mengangkat mereka Presiden. Bagaimana bisa independen jika anaknya diangkat menjadi menantu Presiden," celetuk Nanang.
Dengan sulitnya menciptakan independensi dan transparansi yang justru menimbulkan konflik kepentingan dari pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan oleh suatu kebijakan, Nanang memberikan beberapa solusi agar BI tetap turut serta dalam demokrasi di Indonesia.
Menurut Nanang, perlunya otonomi dan bisa memahami masing-masing pihak (antara Bank Sentral dengan politisi). Selain itu, lanjutnya, adanya konsensus tentang Broader Goal dan Pelembagaan hubungan melalui Rule in Use yang disepakati.
Nanang juga menegaskan perlunya setiap aktor di Bank Sentral memiliki micro skill of democracy dengan adanya kepemimpinan yang kuat di mana mempunyai pengaruh tanpa adanya kekuasaan.
(nia/dnl)











































