Hatta: Kalau Pimpro Salah, Apa Presiden Harus Tanggung Jawab?

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai permintaan agar Presiden Susilo Bambang Yudyono ikut bertanggung jawab atas kasus aliran dana untuk menyelamatkan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak relevan.

Hal ini disampaikan Hatta  saat menjadi pembicara dalam acara Konsolidasi Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga profesional dan Pejabat Struktural, Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (19/1/2010).

"Jangan kemana-mana. Presiden diminta tanggung jawab. Presiden adalah pemegang otoritas tertinggi di bidang keuangan dan otoritas tertinggi APBN. Kalau pimpro melakukan kesalahan, apa presiden harus bertanggung jawab meskipun pemegang otoritas. Presiden juga kalau melakukan intervensi salah?" ketus Hatta.

Hatta pun mencontohkan kasus APBD, yang jika terjadi penyimpangan, maka Presiden tidak bisa diminta ikut tanggung jawab.

"Ini sama sama saja, kalau pejabat yang melaksanakan APBD itu salah, maka keliru kalau presiden diminta pertanggung jawabannya, repot juga. Jadi harus proporsional," ujarnya.

"Tiba-tiba ada berita Sri Mulyani akan diganti ini luar biasa. Negeri rumor kita jadinya. Jadi saya minta agar persoalan Century ini tuntas dan tidak menjadi beban sejarah seperti kasus BLBI yang dibuka tutup
terus," imbuh Hatta.

Pansus Hak Angket Bank Century kini masih terus mengkaji pemanggilan terhadap Presiden SBY. Hal itu terkait dengan polemik seputar laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menyelamatkan Bank Century melalui bailout Rp 6,7 triliun.

(epi/qom)