APBN 2005 Diduga Temui Dua Kendala

Jakarta - Bank Dunia melihat, dalam penyusunan RAPBN 2005, pemerintah Indonesia setidaknya akan menghadapi dua tantangan. Pertama adalah menyangkut pemilu dan pemilihan presiden pada tahun 2004 yang mungkin akan mempengaruhi anggaran. Menurut pernyataan dari Bank Dunia yang dipublikasikan Selasa (20/4/2004), berdasarkan UU Keuangan Negara, pemerintah harus menyerahkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal bersama dengan kernagka makro ekonomi pada pertengahan Mei. Sementara RUU-nya harus diajukan pada Agustus dan dilanjutkan dengan persetujuan dari DPR pada Oktober. Namun demikian DPR baru yang kemungkinan bisa terbentuk pada 24 Oktober 2004 diperkirakan akan membuat penyusunan anggaran tertunda.Masalah kedua yang dihadapi adalah UU Keuangan Negara yang baru mewajibkan proses anggaran yang berbeda dan klasifikasi anggaran yang berbeda. Dalam sistem baru ini, pemerintah harus mengajukan perkiraan jangka menengah tentang anggaran dan mengklasifikasikan pengeluaran sesuai dengan defiisi GFS dan IMF.Selain itu Bank Dunia menilai anggaran 2004 juga menghadapi tantangan karena kekurangn pendapatan tahun 2003 dialihkan ke tahun berikutnya. Sementara dalam anggaran tahun 2003 terkesan landasan pajak jauh lebih rendah daripada yang dibayangkan.Untuk itu menurut Bank Dunia, peningkatan yang lebih besar dalamadministrasi perpajakan adalah mutlak bagi konsolidasi fiskal selanjutnya. Selain itu Bank Dunia juga mencatat pendanaan Indonesia pada Triwulan I tahun 2004 mengalami kemajuan yang pesat yakni dengan diterbitkannya obligasi internasional pertama sejak tahun 1996 sebesar US$ 1 miliar. Jumlah ini masih ditambah dengan setoran dari BPPN dan berkurangnya beban utang pemerintah dimana pada tahun 2002 tercatat 80 persen terhadap PDB, sementara pada 2003 tercatat 70 persen terhadap PDB. (qom/)