Dradjad: BI Sudah Tahu Biaya Bailout Century Capai Rp 6,7 Triliun

Jakarta - Seperti janjinya, Dradjad Wibowo menyampaikan fakta baru seputar kasus bailout Century. Menurut dia, Bank Indonesia (BI) telah mengetahui biaya bailout akan mencapai Rp 6,7 triliun.

Dradjad yang dihadirkan sebagai ahli dalam rapat Pansus Century DPR mengatakan, saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 20 November 2008 saat keputusan bailout Century diambil, Gubernur BI saat itu Boediono sudah membuat surat yang ditandatangani oleh dirinya dan diserahkan kepada Ketua KSSK Sri Mulyani.

Surat tersebut, kata Dradjad, memuat angka-angka seputar kebutuhan dana Bank Century.

"Disampaikan angka-angka mengenai GWM (Giro Wajib Minimum) dan sebagainya. Disampaikan juga kewajiban Century yang dana nasabahnya di bawah Rp 2 miliar sebesar Rp 5,3 triliun. Di alinea terakhir ada juga lampiran analisis bank gagal," tutur Dradjad dalam rapat Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, jakarta, Kamis (21/1/2010).

Dradjad menurutkan, dalam surat tersebut terdapat lampiran yang isinya mengatakan secara jelas dana yang dibutuhkan untuk memenuhi modal minimum (CAR) Bank Century yang saat itu kurang dari 2%.

"Untuk memenuhi CAR Century agar 8% diperlukan Rp 632 miliar. Angka tersebut akan terus bertambah. Untuk keperluan likuiditas diperlukan Rp 4,79 triliun. Jadi Rp 632 miliar untuk rasio penyediaan modal minimum dan ditambah Rp 4,79 triliun jadi ada sekitar Rp 5,4 triliun. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pansus, surat tersebut disampaikan kepada Ibu Sri Mulyani. Saya ada dokumennya," paparnya.

Selain itu, Dradjad juga mengaku mendapatkan dokumen mengenai Century yang ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keperluan audit Bank Century. Di dokumen dijelaskan bahwa untuk keperluan pemenuhan modal bank Century, dibutuhkan lagi tambahan dana Rp 1,7 triliun.

"Seandainya ini dijadikan lampiran, berarti BI telah menghitung Rp 1,7 triliun ditambah Rp 5,4 triliun, jadi dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun. Tapi pada Desember ada selisih di mana surat-surat berharga dijual, dan selisih kurs dari US treasury sehingga menjadi Rp 6,7 triliun," katanya.

"Maka seandainya Ketua KSSK tidak mengetahui dana tersebut, maka bisa jadi dia tidak baca atau lampiran tersebut sengaja tidak dibuat dan diberikan ke Sri Mulyani," tandasnya disambut tepuk tangan para anggota Pansus.
(dnl/asy)