Alasan BPK Nyatakan Bailout Century Pakai Uang Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap bersikukuh suntikan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rp 6,7 triliun ke Bank Century adalah menggunakan uang negara. BPK punya alasan tersendiri.

"Uang LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang termasuk ke dalam keuangan negara adalah terdiri dari aset atau kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jumat (29/01/2010).

Hadi menjelaskan, laporan keuangan LPS diperiksa oleh BPK. Kemudian sesuai dengan undang-undang, BPK melakukan audit terhadap semua institusi yang mengelola keuangan negara.

"LPS dalam modal awalnya menggunakan dana dari APBN yang kemudian masuk ke Rekening BRI nomor 309. LPS juga mengumpulkan premi dari perbankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditaruh juga di rekening BRI nomor 301," ujar Hadi.

Namun, lanjut Hadi, setelah masuk di rekening 301 maka premi dari bank akan di gabung di rekening 309. "Dari data-data tersebut, jadi sangat jelas bahwa BPK menyatakan dana yang dikeluarkan oleh LPS adalah menggunakan uang negara," tuturnya.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, sumber premi LPS dikumpulkan dari Bank BUMN dan Non BUMN.

"BUMN pasti membayar premi, dan sudah jelas diatur di Mahkamah Agung (MA) bahwa BUMN merupakan milik negara. Uang yang dikeluarkan oleh bank BUMN tersebut juga uang negara. Itu sudah inchract ," tandasnya. (dru/dnl)