Dibilang Tak Ada Kemajuan, Pansus Century Tidak Terima

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century DPR menolak anggapan kerja mereka tidak mengalami kemajuan. Pansus merasa telah menemukan pelanggaran atas keputusan bailout Bank Century, khususnya dari Bank Indonesia (BI), yang selanjutnya dilakukan pendalaman dan  dikonsultasikan dengan KPK.

Menurut anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, tidak benar Pansus tidak bekerja optimal dan jalan di tempat. Dengan diperdengarkannya rekaman rapat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) tanggal 13 November 2008, semakin jelas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelanggaran hukum atas penyelamatan Bank Century.

"Dalam pembicaraan tadi jelas kejanggalan-kejanggalan, dan teryakini bahwa temuan BPK terkonfirmasi di situ. Pelanggaran yang dilakukan berupa niat, motif, itu terlihat," ujar Bambang saat rehat rapat Pansus Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2010).

Pansus sedang merumuskan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan hasil temuan BPK. Ada 54 pelanggaran versi Fraksi Golkar, dimulai dari proses merger Bank Century, pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang), hingga bailout Century.

Fraksi lain juga menemukan pelanggaran yang terjadi atas penyelamatan ini. Fraksi PDI-P menemukan 45 pelanggaran, Fraksi PKS 18 pelanggaran, fraksi PPP 36 pelanggaran. Kemudian disusul Fraksi Hanura yang menemukan 63 pelanggaran dan Fraksi Gerindra juga temukan 27 pelanggaran. Bahkan Fraksi Demokrat mengindikasi ada 9 pelanggaran.

"Kejahatan ini berkembang secara berkelanjutan dan merugikan negara," tambahnya.

Ia mengungkapkan, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat melihat bahwa hasil temuan Pansus dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah agenda mendengarkan rekaman hasil rapat KSSK tertanggal 13 November 2008, masing-masing fraksi akan mengemukakan pendapat mereka. Kemudian akan didapat suatu putusan kolektif dari Pansus Century.

"Rekaman ini hanya ingin meyakinkan dari proses yang terjadi di awal. Para anggota ingin pastikan apa kita punya frame yang sama. Fraksi akan memandang, menilai dan menghasilkan kesimpulan," kata anggota Pansus dari fraksi partai PDI-P Ganjar Pramono kepada detikFinance.

Namun lagi-lagi, akhir dari putusan kembali kepada masing-masing ketua partai. Tiap anggota Pansus mengemban tugas sesuai arahan partai.

"Jadi lihat komitman para ketua partai terhadap masyarakat. Tergantung sikap dan keputusan masing-masing (partai)," ucapnya.

Setelah itu, Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan KPK pada pukul 16.00. Pansus akan melakukan konsultasi dengan KPK terkait hasil temuan mereka.

"Setelah ini, jam 4 sore akan ada rapat konsultasi dengan KPK," terang Ganjar.

(wep/dnl)