BI: Karyawan Outsource di Bank Harus Dibatasi

Jakarta - Karyawan kontrak atau outsource diduga menjadi salah satu dalang pembobolan ATM yang akhir-akhir ini marak. Bank Indonesia (BI) pun meminta industri perbankan untuk membatasi penggunaan karyawan kontrak atau outsource tersebut.

Pembatasan itu penting karena database perbankan sangat rawan terhadap terjadinya fraud (penyimpangan).

Demikian dikatakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi A Johansyah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (5/2/2010).

"Seharusnya karyawan outsource yang bekerja di bank harus dibatasi. Seperti hanya input data, costumer call, tidak sampai diberikan akses untuk masuk kedalam database karena itu rawan fraud," ungkap Difi.

Ia menegaskan, akses yang diberikan untuk masuk kedalam database harus orang profesional yang merupakan karyawan tetap dari bank tersebut.

"Seperti di BI sendiri dimana orang yang memegang sistim kliring benar-benar profesional dan terdiri dari sebuah tim khusus," tuturnya.

Teknologi informasi yang terdapat dalam database bank, lanjut Difi harusnya telah mempunyai sertifikasi ISO dimana tidak sembarang orang bisa mengaksesnya.

Mabes Polri melansir, dua pejabat bank telah menjadi tersangka kasus pembobolan rekening nasabah. Mereka adalah AS, seorang supervisor di BCA Bandung dan Andri Setiawan yang disebut sebagai karyawan Bank Danamon. Andri diketahui pernah juga bekerja di BCA. Dalam jaringan pembobolan, Andri bertugas sebagai memberi data nasabah.

Namun Bank Danamon dalam siaran persnya menegaskan, Andri Setiawan, tersangka pembobolan rekening nasabah, bukanlah karyawannya. Setelah ditelusuri, Andri merupakan karyawan outsource dari PT Bangun Daya Insani.

Atas kasus tersebut, Difi menduga tersangka kemungkinan merupakan tenaga kontrak yang memiliki akses ke database perbankan sehingga bisa digunakan untuk kejahatan.

"Mungkin dia mempunyai akses untuk masuk kedalam database, maka dirinya bisa melakukan kejahatan," tutur Difi.

Untuk mengatasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan outsource, maka pihak bank seharusnya tidak memberikan sebuah tugas-tugas penting kepada karyawan tersebut.

"Apalagi yang menyangkut data-data nasabah dimana bisa disalahgunakan. Itu merupakan tindak pindana dan bahaya," katanya.

BI mencatat sejak tahun 1999 terdapat 580 dugaan kasus tindak pidana perbankan yang terjadi baik di bank umum maupun BPR.

"Sebanyak 448 kasus masih dalam proses penanganan penegak hukum," pungkasnya.
(dru/qom)