BNI Ajukan Proposal Merger dengan Bank Permata

Jakarta - BNI ternyata telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk melakukan merger dengan Bank Permata. Namun sejauh ini belum bisa dipastikan apakah merger antara dua bank milik pemerintah ini dilaksanakan.Demikian dikatakan Dirut PT PPA Muhammad Syahrial disela-sela raker dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2004)."Saya baru dengar dari pemerintah yang mengajukan proposal merger baru BNI," kata Syahrial saat dikonfirmasi mengenai usulan merger dari BNI tersebut. Sebelumnya, PT PPA telah mengajukan 3 skenario dalam divestasi saham Bank Permata. Salah satu opsinya adalah menjual langsung seluruh kepemilikan pemerintah di Bank Permata sebesar 97,17 persen jika harga penawaran dari investor cukup baik. Sedangkan dua opsi lainnya adalah melepas 71 persen saham sekaligus atau melalui dua tahap yakni market placement 20 persen dan strategic sale 51 persen.Syahrial menjelaskan dalam melakukan merger setidaknya harus diperhatikan 3 hal. Pertama, kesiapan investor dalam melakukan investor. Kedua, visi dan misi investor harus sama ataupun compatible. Ketiga, harus ada nilai atau return ke pemerintah yang cukup besar atau harganya super premium."Kalau merger bank pemerintah dengan bank pemerintah harus dilihat dulu keuntungannya bagi pemerintah itu apa. Yang jelas, kan tidak ada pemasukan uang baru," kata Syahrial. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah adanya investasi uang baru. Oleh karenanya, merger antara BNI dan Bank Permata perlu kajian lebih mendalam lagi. "Kalau menurut saya yang paing bagus ya, setidaknya merger itu bisa memasukkan uang baru," ujarnya.Sementara itu Menkeu Boediono ketika diminta komentarnya mengenai kemungkinan merger bank-bank milik pemerintah menyatakan bahwa pada dasarnya pemerintah setuju dengan rencana merger tersebut. Akan tetapi, masalah perbankan sejauh ini aspek pengawasan dan pembinanya berada dibawah BI. "BI-lah yang memiliki kebijakan-kebijakan langsung, Tapi darI sisi pemerintah kita mendukung usulan merger," tegas Menkeu. (qom/)