Hal itu diungkapkan oleh Pjs Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution usai bertemu dengan Pansus DPR-RI, di Gedung Bank Indonesia, Jumat (12/02/2010) malam.
"Di sana (pertemuan dengan Australia) ada pertemuan bank sentral asia pasifik dengan Eropa. Di situ lebih banyak membicarakan persiapan exit strategy. Walaupun belum ada keputusan namun diskusi terus dilakukan untuk mengarah kesana," jelas Darmin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Darmin, Indonesia termasuk negara yang dianggap baik. "Walaupun bukan yang terbaik tetapi masuk kedalam tiga sampai empat besar," tuturnya.
Maka dari itu, lanjut Darmin, BI masih mempertimbangkan penerapan kebijakan exit policy, salah satunya dengan menarik kembali aturan-aturan yang diterapkan ketika krisis terjadi. "Kita tidak mau sembarangan (menarik aturan). Kita masih akan melihat pengaruhnya dan hubungannya satu sama lain," kata Darmin.
Sebelumnya, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, kebijakan tersebut akan dilepaskan dan dikembalikan pada kebijakan normal bila situasi dan kondisinya sudah kembali normal. Namun, ia enggan menyebutkan apakah kondisi saat ini sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan exit policy.
"Ini kan bagian dari respon krisis kita. Karena pada waktu krisis itu kita harus melakukan respon, sebagian ini kita melihat situasi global atau kondisi kita sendiri," tutur Halim.
Lebih jauh, Halim menjelaskan, selain kebijakan CAR yang akan ditarik, BI juga membuat kebijakan respond krisis (counter cyclical policy) lainnya seperti kebijakan giro wajib minimum. Saat ini BI tengah mempersiapkan aturan yang ingin mengembalikan kebijakan GWM seperti masa prakrisis yakni dengan dikaitkan dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR).
(dru/ang)











































