DPR Siap Bahas Ulang RUU Mata Uang

Jakarta - DPR akan memulai lagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mata Uang. Pembahasan RUU Mata Uang pada masa DPR periode 2004-2009 mengalami kebuntuan karena tidak tercapainya kesepakatan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI F-PKS Andi Rahmat ketika berbincang dengan detikFinance di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (02/03/2010).

Seperti diketahui, Presiden SBY pada hari ini menyampaikan 4 RUU ke DPR, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang dengan Nomor 24 tahun 2010.

"RUU tersebut akan dimulai lagi prosesnya dari nol. Dengan kata lain sebenarnya proses terdahulu dimana hingga dibuat Panitia Khusus (Pansus) tidak terjadi keputusan bulat atau deadlock sehingga tidak bisa diambil sebuah kesimpulan," ujarnya.

Andi menjelaskan, pada saat dibentuknya Pansus terdahulu terjadi perdebatan dimana pemerintah bersikeras tidak ingin dimandulkan dalam kewenangan masalah mata uang dari percetakannya serta peredarannya. Pemerintah menginginkan dibentuknya sebuah model dewan moneter seperti yang terdahulu pernah dibantuk.

"Mata uang itu sangat eksplisit, dalam Undang-Undang Dasar. (UUD) 1945 mata uang merupakan simbol dari kedaulatan negara. Untuk itu pemerintah ingin tidak hanya Bank Indonesia (BI) saja yang menghandel segala kewenangan tentang mata uang," papar Andi.

Sementara itu, Bank Indonesia sendiri menurut Andi dalam proses mencetak, mengedarkan sampai kepada menandatangani mata uang yakni menjadi wewenang bank sentral.

"Karena BI berpendapat urusan moneter memang tetap pada wewenang bank sentral," katanya.

Untuk itu, lanjut Andi dalam pembentukan RUU tersebut akan dibahas lagi dari awal akar permasalahan mengenai wewenang dari masing-masing instansi.

"DPR sendiri belum bisa memberikan masukan-masukan baru. Kita menunggu saja proses ini di badan legislasi," tandasnya.

(dru/qom)