Sri Mulyani: Salahnya di Mana?

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyanggah keputusan mayoritas fraksi di DPR yang menyatakan kebijakan bailout Bank Century. Menurutnya kebijakan tersebut sudah berlandaskan kepada UU dan peraturan yang ada.

"Kalau mereka anggap tidak ada landasan hukum, kami anggap ada. Iya dong, masak suara kita nggak dihormati juga. Wong saya warga negara Indonesia juga. Saya kebetulan juga pejabat, kami menganggap ada landasan hukum. Kita cocok-cocokan saja," tegasnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (3/3/2010).

Ucapan Sri Mulyani ini menanggapi hasil keputusan sementara sidang paripurna kasus Century di DPR dimana sebanyak 5 fraksi berpendapat bailout Bank Century bermasalah.

Sri Mulyani menantang para anggota DPR untuk memperdebatkan pendapatnya di forum terbuka sehingga masyarakat luas bisa menilainya.

"Kalau dispute mengenai landasan hukum kita bawa saja ke forum yang bisa menetapkan landasan hukum mana yang dianggap sesuai atau yang dianggap legitimate. Yang jelas seperti yang saya sampaikan di pansus, waktu kami di KSSK itu sudah melihat semalaman UU Perbankan, UU BI, UU LPS, Perpu JPSK kan kita lihat semuanya," katanya.

"Kalau kemudian ada sebagian dari pansus yang menganggap landasan-landasan itu tidak memadai ya kita bawa saja kepada forum biar bisa menilai. Karena itu kan bukan penghakiman tapi suatu pandangan hukum. Kalau pandangan hukum, kami juga punya pandangan hukum," tandas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani tidak terima jika dirinya dibilang bersalah dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century.

"Salahnya dimana? Saya tanya bagian mana yang saya salah," tegas Sri Mulyani. (dnl/qom)