.webp)
Bank sentral dinilai memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap dan mempunyai data-data lengkap mengenai 1.700 BPR yang berada dibawah Direktorat BPR dan UMKM.
Demikian dikatakan oleh Ketua Perbarindo Said Hartono usai acara Gala Dinner Apconex 2010 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis malam (30/4/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, jika nantinya swasta yang melakukan pemeringkatan BPR, maka sinkronisasi antar seluruh BPR akan sulit dilakukan.
"Apalagi biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing bank cukup besar. Jika BI yang melakukan pemeringkatan maka akan lebih efisien," katanya.
Lembaga rating tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi sebuah bank umum yang ingin memberikan fasilitas kredit berupa linkage program kepada BPR, sehingga dapat dilihat kinerja, performance, dan kondisi keuangan dari masing-masing BPR.
Said menambahkan, lembaga rating khusus bagi BPR dibentuk sebagai pengganti dari publikasi data statistik seperti permintaan DPR agar BI merilis BPR/BPRS yang masuk ke dalam SSU (Special Surveilance Unit) dari masing-masing BPR.
Sebelumnya Direktur BPR dan UMKM BI Ratna E Amiyati menjelaskan, alasan utama bagi BPR untuk mendirikan lembaga rating ini memang dikarenakan masalah biaya. Namun Ratna menjamin biaya yang diperlukan BPR untuk melakukan rating tidak akan besar.
"Katanya biayanya mahal untuk melakukan rating, padahal tidak begitu. Kan ada yang mahal ada juga yang murah. Nah kita cari yang memakan biaya tidak besar," jelasnya.
Ratna berharap dengan adanya lembaga rating tersebut maka akan lebih mendisiplinkan BPR dalam melakukan intermediasinya. Menanggapi usulan Perbarindo tersebut Ratna enggan berkomentar lebih jauh. "Nanti saja dibicarakan lagi," tutupnya.
(dru/qom)
