BI Selidiki Kasus Suap Pencetakan Uang Rp 100 Ribu

Jakarta - Bank Indonesia (BI) tergerak untuk menyelidiki isu suap yang mengguncang pejabatnya berkaitan dengan pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu ke anak usaha bank sentral Australia yaitu Reserve Bank of Australia (RBA).

Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan, BI akan mempelajari  kasus tersebut dan menunggu penyelidikan dari pihak Australia.

"Jadi kita saat ini masih mempelajari masalahnya, masalahnya seperti  apa. Kita masih tunggu penyelidikan di Australia," jelasnya kepada detikFinance, Selasa (25/5/2010).

BI diterpa kabar tak sedap seputar suap pencetakan uang pecahan Rp  100.000. Pejabat senior dari BI berinisial 'S' dan 'M' dikabarkan menerima suap hingga US$ 1,3  juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk memenangkan kontrak pencetakan uang.

Perwakilan perusahaan RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.

Menurut korespondensi Christanto melalui fax yang dilansir dari harian The Age, Selasa (25/5/2010), Christanto menerima komisi dari Securency/NPA senilai US$ 3,65 juta melalui rekening di bank Singapura, sesaat setelah dia membantu memenangkan kontrak dari BI pada tahun 1999.

Ia juga mengindikasikan dua pejabat senior berinisial 'S' dan 'M' menerima US$ 1,3 juta atau sekitar Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak itu.


Pada tahun 1999, BI memang memutuskan untuk mencetak uang plastik Rp 100.000 di Australia. Pencetakan uang di Australia itu sempat memunculkan protes dari Peruri yang mengaku sebenarnya sanggup mencetak dan menerima order dari BI.

Ketika kasus itu terjadi, RBA dipimpin Gubernur Bob Rankin, sementara Securency/NPA dipimpin oleh mantan Deputi Gubernur RBA, Graeme Thompson. Sedangkan Bank Indonesia ketika itu dipimpin oleh Gubernur BI Sjahril Sabirin. Sjahril memimpin BI pada periode 1998 hingga 2003 sebelum akhirnya diganti oleh Burhanuddin Abdullah.

(dnl/qom)