DPR Panggil Darmin Terkait Isu Suap US$ 1,3 Juta

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI akan memanggil Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution terkait isu suap senilai US$ 1,3 juta yang ditengarai dilakukan oleh mantan petinggi BI dalam pencetakan uang Rp 100.000 pada tahun 1999.

"Hari ini, dijadwalkan pada pukul 14.00 DPR akan memanggil Pjs Gubernur BI terkait isu suap dalam pencetakan uang Rp 100.000," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Achsanul Qasasi ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Rabu (02/06/2010).

Achsanul mengatakan, BI akan diminta keterangannya mengenai proses pencetakan uang di Australia dimana berbau kabar tidak sedap. "Isu suap diberitakan oleh media asing dan dituduhkan kepada pejabat BI, ini yang akan diminta keterangannya," tambahnya.

Ia menambahkan, pencetakan uang ini memang sudah lama sekali yakni sejak tahun 1999. Namun sangat mengejutkan karena ada isu suap di dalamnya. "Untuk itu kita akan meminta klarifikasi dari bank sentral," katanya.

Kasus pencetakan uang pecahan Rp 100.000 oleh pihak RBA kini memunculkan 'bau tak sedap' dan diduga bernada suap. Pejabat senior dari BI berinisial 'S' dan 'M' dikabarkan menerima suap hingga US$ 1,3  juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kepada anak usaha bank sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA).

Perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999. (dru/dnl)