PR Gubernur BI Tuntaskan Kasus Isu Suap US$ 1,3 juta

Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengungkapkan tugas berat Gubernur Bank Indonesia terpilih saat ini adalah menyelesaikan kasus isu suap senilai US$ 1,3 juta dalam pencetakan uang Rp 100.000 di Australia. Pasalnya isu tersebut telah mencoreng lembaga otoritas moneter Indonesia di mata asing.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (02/06/2010).

"Jika nantinya sudah terpilih PR Gubernur BI adalah menyelesaikan soal tender uang kertas Rp 100.000 yang dicetak di Australia," ujarnya.

Pramono menganggap saat ini instusi tertinggi moneter Indonesia tercoreng akibat kasus tersebut dimata asing. "Saat ini BI tercoreng di mata asing, Itu harus segera diurus," singkat Pramono.

Untuk diketahui BI diterpa kabar tak sedap seputar suap pencetakan uang pecahan Rp  100.000. Pejabat senior dari BI berinisial 'S' dan 'M' dikabarkan menerima suap hingga US$ 1,3  juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk memenangkan kontrak pencetakan uang.

Perwakilan perusahaan RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.

Pramono mengaku, pihaknya baru saja menerima surat dari Presiden RI terkait calon Gubernur BI. "Surat dari Presiden sudah masuk, atas nama calon Darmin Nasution," katanya.

Pramono menilai Darmin cukup memiliki pengalaman. "Darmin orang yang kompeten saya kira dia sangat pantas," tambahnya.

Menurutnya, Darmin harus segera menyampaikan visi dan misinya kepada DPR.

"Walaupun memang Darmin kompeten dan pantas tetapi masih banyak hal yang akan dikiritisi dewan soal BI dalam fit and proper testnya. Jadi secepatnya jika terpilih Darmin segera menyampaikan visi dan misinya," tukasnya.

(dru/ang)