Pembayaran Kontrak Migas Lewat Bank BUMN Capai Rp 50 Triliun

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat komitmen pembayaran kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKSS) dengan para penyedia barang dan jasa melalui bank badan usaha milik negara (BUMN) hampir menembus angka Rp 50 triliun.

Wakil Kepala BP Migas, Hardiono mengatakan, per 16 Juni 2010, tercatat pembayaran yang telah dan akan dilakukan melalui Bank BUMN mencapai US$ 5,434 miliar (sekitar Rp 49,86 triliun). Sementara itu, untuk penempatan dana abandonment dan site restoration (ASR) pada Bank BUMN sebesar US$ 144,513 juta (sekitar Rp 1,32 triliun).

"Kami optimis pada akhir tahun transaksi lewat perbankan nasional bisa mencapai US$ 7 miliar," kata Hardiono dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Kamis (18/6/2010).

Terhitung April 2009, BP Migas mengeluarkan surat edaran kepada seluruh KKKS untuk menggunakan fasilitas bank umum nasional dalam setiap transaksi belanja barang dan jasa yang dilakukannya. Surat tersebut juga memuat kebijakan agar KKKS untuk memindahkan dana ASR dari bank luar negeri ke bank–bank BUMN di Indonesia.

"Kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan sebab dana yang digunakan untuk mengganti belanja barang dan jasa tersebut di-cost recovery," ujarnya.

Hardiono juga menyambut baik komitmen yang ditunjukkan perbankan nasional untuk mulai merintis dan mencari peluang pembiayaan dan penjaminan yang tidak berisiko tinggi di industri hulu migas.

"Ini bentuk nyata dari konsep Indonesia Incorporated, yang menegaskan sektor hulu migas menjadi salah satu stimulus penggerak ekonomi nasional," jelas dia.

Meski demkian, kata Hardiono, bank BUMN tetap perlu mencari upaya terobosan yang mengutamakan standar pelayanan, percepatan proses, dan kemudahan persyaratan. Tak hanya itu, bank-bank tersebut mesti memberikan bunga yang kompetitif dibanding bank swasta nasional maupun bank asing agar kontraktor kontrak kerja sama tertarik menggunakan jasanya.

"Akan lebih baik lagi, apabila bank BUMN dapat menarik dana-dana murah baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk membiayai semua kegiatan perminyakan di Indonesia," ungkap Hardiono.

(epi/dnl)