DPR: Berapapun Biayanya, OJK Tetap Harus Dibentuk

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan menjadi masalah. DPR mengakui untuk memperbaiki industri keuangan memang membutuhkan biaya yang mahal.

"Jadi bukan masalah Rp 2,5 triliun ataupun lebih kan memang intinya itu untuk memperbaiki industri keuangan. Saya kira itu tidak menjadi masalah," ujar Wakil Ketua Komisi XI Sohibul Iman ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (29/06/2010).

Sohibul mengatakan, berdasarkan hasil riset Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memang pembentukan OJK itu bisa memakan biaya hingga Rp 2,5 triliun. "Tetapi bukan itu yang menjadi masalah, namun lebih kepada strukturnya. Daripada yang bermasalah pengawasannya, akan lebih mahal nanti biayanya," ungkapnya.

Ia memaparkan, OJK itu amanat Undang-Undang yang harus dihormati semua pihak. Tetapi memang diakui Sohibul yang menjadi titik sengketa adalah struktur OJK itu sendiri adalah berkaitan dengan peranan Bank Indonesia (BI).

"Teman-taman di BI jangan panik dulu, pengawasan mikro prudensial itu tidak harus di BI yang penting bisa diakses oleh BI," katanya.

Sohibul mengharapkan untuk saat ini jangan terlalu berpolemik memperebutkan kekuasaan. Karena menurutnya, nanti akan menimbulkan masalah baru.

"Yang penting saat ini kita bahas dan duduk bersama nantinya akan ditemukan titik kompromi. Jadi jangan dipanas-panasi mulai sekarang," tuturnya.

Sebelumnya, ISEI menyebutkan rencana pemerintah dalam menyatukan pelaksanaan fungsi regulasi dan pengawasan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sektor keuangan akan terbentur oleh biaya transaksi yang tinggi.

Pembentukan OJK memakan biaya Rp 2,5 triliun. Namun Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany membantah pembentukan OJK membutuhkan dana Rp 2,5 triliun.  Menurut Fuad, pemberitaan tersebut hanyalah suatu kebohongan.

(dru/dnl)