OJK Dinilai Sulit Independen

OJK Dinilai Sulit Independen

- detikFinance
Jumat, 09 Jul 2010 12:03 WIB
Jakarta - Beranggotakan ex-officio dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan sulit menjadi lembaga yang independen.

"Memang tidak mungkin mengharapkan OJK itu independen apalagi dengan adanya orang BI dan Kemenkeu," ujar Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Jumat (9/7/2010).

Dradjad menyatakan, struktur organisasi OJK yang nantinya akan beranggotakan 7 orang komisioner dengan 2 di antaranya dari BI dan Kemenkeu akan bernasib seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dinilai kurang independen terutama pada kasus bailout Bank Century.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti jadinya kayak LPS yang nurut saja perintah Ketua KSSK (Menteri Keuangan) waktu kasus Century karena ada Kepala Eksekutif-nya dari Depkeu. LPS tidak bisa beri suara yang independen," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Dradjad, harus diperhatikan agar anggota yang ex-officio tersebut bisa menjaga independensinya. Walaupun harus diakui, hal tersebut tidaklah mudah mengingat intervensi politik yang kuat di Indonesia saat ini hingga 10 tahun mendatang.

"Adanya ex-officio itu kan katanya untuk mempermudah koordinasi. Namun, independensi dan koordinasi bisa bertentangan. Jadi yang kita harapkan bukan indepedensi yang 100% independen, tapi yang sifatnya strategis. Maksudnya, ketika mengambil keputusan yang strategis, baju instansi lain dilepas tapi baju OJK yang dipakai. Tapi itu tergantung Presiden dan DPR bersikap. Walaupun bajunya independen tapi Presiden dan DPR ingin intervensi ya terinvensi seperti KPK yang juga seharusnya independen," tuturnya.

Hal berbeda disampaikan Pengamat Ekonomi Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, adanya 2 orang ex-officio dari BI dan Kemenkeu dalam tubuh OJK tidak akan berpengaruh terlalu besar bagi lembaga pengawasan ini.

"Ini kan tujuannya mereka untuk akses data. Jadi, independesi tidak akan berpengaruh. Hanya satu dari Kemenkeu dan BI supaya komunikasinya lancar kalau dipegang itu, dampaknya akan kecil terhadap independensi. Tidak apa-apa," ujarnya pada kesempatan yang sama.

(nia/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads