Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menyatakan hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan oleh BNI, namun komitmen pendanaannya harus secara bersama-sama melalui sindikasi perbankan.
"Inalum mesti jangka panjang, kalaupun kita mau masuk mungkin ramai-ramai, Rp 8 triliunan. Itu harus sindikasi sehingga siapa yang mau masuk duluan, kita siap saja (sebagai leader)," jelas Gatot disela-sela acara Gathering Keluarga Besar BNI dan Kampanye Go Green di Lapangan Monas Jakarta, Minggu (11/7/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau proyeknya bagus, punya prospek kenapa nggak? dan hitungannya cocok, yang penting hitungannya," tambah Gatot.
Sebelumnya pemerintah menyatakan akan melibatkan 4 BUMN untuk mengambil kepemilikan 100% saham Inalum. Satu BUMN masuk sebagai pemegang saham, 3 sisanya akan membantu melalui pendanaan yaitu PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset), Danareksa dan Bahana. Sementara untuk hal teknis akan dilakukan oleh Antam (PT Aneka Tambang Tbk).
Selain 4 BUMN itu, pemerintah juga mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara untuk ikut membeli sebagian saham di Inalum. Untuk menguasai 100% kepemilikan di Inalum, pemerintah harus siap membeli 58,87% saham yang akan dilepas Jepang tahun 2013 nanti.
Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun. Saat ini, Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13% saham di perusahaan itu, sementara sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang.
Inalum adalah satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak di sektor produksi aluminium. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor aluminium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Â
Â
(hen/dro)











































