.webp)
Direktur Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menyatakan adanya pengurangan penerbitan SUN sebesar Rp 15 triliun karena adanya anggaran APBN-P sebesar Rp 37-38 triliun tentunya berpengaruh pada pengurangan total SUN baik secara netto maupun bruto.
"Saya kita begini ya kalau target berkurang maka baik atau netto berkurang. Kan kebanyakan tambahan SUN itu, pengurangan itu utang sekitar Rp 15 triliun. Begini ya kita mash konsultasi, karena bukan SUN saja yang turun, pinjaman luar negeri pun bisa turun," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (28/7/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita usahakan (menyelesaikan penerbitan SUN sebelum Desember), karena begini lelang itu untuk membuat benchmarking, jadi ada benchmark yang diperbaiki. Tapi mungkin target lelang yang dikurangi. Frekuensi lelang tidak akan dikurangi, paling nggak sampai November," tegasnya.
Rahmat menegaskan pihaknya tetap mengusahakan untuk melakukan lelang SUN setiap bulan sehingga lelang SUN bisa selesai awal November.
"Saya usahakan bahwa setiap bulan ada lelang meski target indikatif jadi rendah. Jangan sampai akhir tahun. Selama ini kita selesai November awal. Jadi market masih bisa tetap dapat benchmark," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menurunkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 15 triliun pada tahun ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan adanya perkiraan penurunan defisit dari 2,1% dalam APBN-P 2010 menjadi 1,5% mengakibatkan adanya penurunan biaya anggaran sebesar Rp 37-38 triliun.
Sebelumnya, Agus Marto menyebutkan pengurangan biaya tersebut dari pengurangan utang negara dan penyesuaian Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Agus Marto menyatakan penurunan utang tersebut bisa mencapai Rp 15 triliun. Sedangkan, sisanya yaitu sekitar Rp 22 triliun merupakan pemotongan SAL dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 39,3 triliun. Sehingga penggunaan SAL hanya sebesar Rp 17,3 triliun.
"Tapi yang nanti akan diturunkan dalam bentuk SUN yang lebih rendah diterbitkan adalah Rp 15 triliun, sisanya SAL. Jadi total pembiayaan yang awalnya dianggarkan Rp133 triliun akan turun jadi Rp 95,1 triliun. Kombinasi dari 2 itu. SAL itu kumulatif setiap tahun dari SILPA. Kalau awal 2010 jumlahnya kira-kira Rp 60 triliun. Jadi SAL tidak akan setinggi itu yang kita akan ambil policy-nya. SAL nanti kira-kira Rp 22 triliun," jelasnya.
Agus Marto menyatakan penggunaan SAL ini tidak memerlukan persetujuan DPR. "Penggunaan SAL tidak perlu persetujuan DPR. Ini kan dana available," ujarnya.
Namun, Agus Marto tetap mewanti-wanti agar Kementerian/Lembaga tetap bisa melakukan penyerapan seefektif mungkin dengan tetap mempertimbangkan hasilnya. Namun, jika bisa terserap sesuai target maka anggaran pembiayaan dalam APBN tidak perlu diturunkan.
"Tidak hanya bisa terserap dengan baik, tetapi juga efektif dan outcome-nya sesuai sasaran. Jadi tidak akan sembangan. Tapi kalau ternyata K/L prudent dan spend lebih, kita tidak perlu turunkan. Ini semacam untuk kehati-hatian. Dalam mengelola fiskal, tidak bisa ada pemborosan. Kalau penyerapan tidak kuat, kami tidak akan pinjam dari masyarakat atau kreditur," tandasnya.
(nia/dnl)
