.webp)
"Persepsi dari masyarakat sudah sanering. Kalau tak ada penjelasan dari otoritas moneter maka bahaya. Yang penting kebijakan apa pun supaya tak menimbulkan keresahan di masyarakat sebaiknya dijelaskan sejelas-jelasnya," kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Fauzi Aziz di sela-sela pameran, di Jakarta, Selasa (3/8/2010).
Fauzi menjelaskan secara pribadi ia juga khawatir soal ini, menurutnya jika rencana kebijakan ini direspon emosional oleh masyarakat bisa memicu ketidakpercayaan pada rupiah dan bisa berujung pada beralihnya ke mata uang lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ia menyatakan ada sebagian masyarakat yang memahaminya sebagai perubahan nominasi saja atau tidak ada pengurangan nilai uang, namun bisa saja ada masyarakat yang memahami secara kebalikannya.
"Tapi persepsi itu belum tentu bisa diterima seperti itu," katanya.
Bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) menurutnya wacana kebijakan ini sepanjang tak mempengaruhi atau mengurangi nilai uang, tak jadi masalah.
Wacana redenominasi atau penurunan nominal rupiah tanpa mengurangi nilai sebelumnya dilontarkan Pjs Gubernur BI Darmin Nasution. BI memperkirakan redenominasi rupiah akan memerlukan waktu selama 10 tahun, dengan mengambil contoh pelaksanaan redenominasi di Turki.
Bank sentral merasa perlu melakukan redenominasi karena seperti kita ketahui uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang. (hen/qom)
