Bendung Hot Money, Pemerintah Kurangi Surat Utang Jangka Pendek

Jakarta - Kementerian Keuangan akan mengurangi penerbitan surat utang jangka pendek yaitu SPN (Surat Perbendaharaan Negara), ini dilakukan untuk membendung gempuran arus dana panas ke Indonesia.

Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menyatakan, saat ini masuknya arus dana asing ke instrumen surat utang pemerintah sangat cepat dan dalam jumlah besar. Saat ini porsi asing di surat utang pemerintah mencapai 27-28% atau berjumlah Rp 178,5 triliun per Rabu (11/8/2010).

"Bukan terlalu besar, tapi cepat sekali," ujar Rahmat saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Meski begitu, Rahmat menyatakan masuknya dana asing ke Indonesia karena prospek Indonesia dinilai semakin baik. Bahkan asing memperkirakan peringkat utang Indonesia akan membaik menjadi investment grade dalam waktu yang tak lama.

Belum lagi, imbal hasil yang didapatkan dari Indonesia lebih besar di antara negara-negara lain. Contohnya AS yang suku bunganya di bawah 1%. Jelas investor memilih Indonesia dengan imbal hasil menggiurkan.

"Jadi, pasar SPN kemungkinan kita kurangi, SPN itu terutama selama ini banyak mengakomodasi misalnya kepentingan lembaga-lembaga seperti LPS, dia kan perlu cadangan, anytime bisa diperlukan untuk pembiayaan, pengamanan," jelasnya.

Pengurangan SPN ini, jelas Rahmat, lebih kepada untuk mengendalikan refinancing risk. Saat ini posisi, SPN masih kecil terhadap keseluruhan obligasi negara.

Rahmat menyatakan SPN masih sekitar Rp 40 triliun dari semua yang treadable sekitar Rp 650 triliun. Ke depannya, SPN yang 3 tahun akan dikurangi penerbitannya hingga di bawah 10% dari saat ini yang masih 18%.

(nia/dnl)