BI Takut OJK 'Putuskan' Hubungannya dengan Perbankan

Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak memutuskan hubungan antara bank sentral dengan industri perbankan jika lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk.

"Kelihatannya tidak ada solusinya, jadi kita mohon jangan putuskan hubungan bank sentral dan perbankan. Karena sekali diputuskan maka tidak akan ada namanya informasi akurat dan riil time," ujar Pjs Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution.

Darmin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus OJK di Gedung DPR, Senayan, Senin (23/08/2010).

Ia menambahkan, risiko krisis akan muncul jika informasi yang akurat dan tepat itu tidak ada. "Maka jika pengawasan terlepas dari BI itu bukan yang terpenting, namun yang terpenting adalah penyampaian informasi yang riil time," tegas Darmin.

Darmin mencontohkan apa yang terjadi di Inggris yakni FSA (OJK-nya Inggris) harus berkoordinasi dengan bank sentralnya, meskipun bank sentral tidak lagi mengawasi perbankan.

"Yang terjadi tetap saja terkena imbasnya, maka memang kalau hubungannya putus akan susah," tegas Darmin.

Makanya, lanjut Darmin itulah yang menjadi alasan akhirnya Inggris merubah kembali.

"Terlalu mahal dan terlalu besar risikonya hanya gara-gara koordinasi yang diatur tidak bisa berjalan terutama di saat-saat genting waktu krisis. Pelajaran itu yang akhirnya membuat kita harus mendesain ulang kelembagaan keuangan khususnya pengawasan perbankan," paparnya.

Selain itu, Darmin juga mengatakan adanya conflict of interest (konflik kepentingan) antara para pengawas perbankan dan bagian di kebijakan moneter di tubuh bank sentral.

"Jika ada konflik kepentingan, berarti itu namanya hubungannya kuat. Maka jangan sekali-kali mengabaikan hubungan yang kuat ini, intinya janganlah menyelesaikan masalah dengan masalah," tutur Darmin.

Maka dari itu, Darmin tetap ngotot agar pengawasan perbankan berada di bawah Gubernur BI.

"Kita akan menyusun bagaimana conflict of interest akan dihilangkan tetapi tidak memutuskan hubungan pengawasan dengan kebijakan monter. Inilah apa yang dilakukan di negara Inggris, Perancis, dan Jerman setelah direformasi," tukasnya.

(dru/dnl)