Dulu Penyusun RUU OJK, Sekarang Darmin 'Menentang' OJK

Jakarta - Pjs Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan dirinyalah yang bertanggung jawab dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mantan Direktur Jenderal Pajak itu juga mengakui adanya perbedaan pendapat ketika menyusun draf RUU OJK dan setelah menduduki jabatan BI-1 yang menolak pelepasan kewenangan pengawasan.

"Saya orang yang paling bertanggung jawab dalam menyusun RUU itu (OJK) dan sampai naskah akademisi. Memang perubahan arah dan pendapat itu ada," ujar Darmin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus OJK di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/08/2010).

Perubahan sikap tersebut ditunjukkan Darmin melalui pernyataan bahwa ia mengerti ada sebuah hubungan yang kuat antara bank sentral dan perbankan. "Tidak hanya di bank sentral tetapi juga pada saat saya di Kementerian Keuangan juga ada conflict interest," tuturnya.

Menurut Darmin, jika nantinya pengawasan di bank sentral akan dilepas maka justru akan melahirkan persoalan yang lebih besar. Ia mencontohkan dalam Rapat Dewan Gubernur, pimpinan bidang moneter berbeda pendapat dengan bidang perbankan.

"Yang satu berpendapat saat ini Indonesia tengah kelebihan likuiditas sejak melakukan rekapitalisasi 2001, yang dapat menambah biaya dan juga membuka peluang inflasi. Namun bidang perbankan mengatakan saat ini perbankan kesulitan menjaring Dana Pihak Ketiga, karena mengalami penurunan. Hal ini yang menunjukkan peran moneter dan perbankan selalu berhubungan," paparnya.

Terlepas dari itu perbedaan pendapat mengenai dirinya di dua tempat berbeda, Darmin menegaskan sikapnya sebagai BI-1 tetap tidak akan berubah yakni bagaimana menyempurnakan RUU OJK yang baik dan memberi kemaslahatan bagi perekonomian dan bangsa Indoneisa.

"Jadi bukan masalah kekuasaan, kita sama sekali tidak tarik menarik kekuasaan. Itu terlalu kecil saya kira semua landasan dan usulan sudah saya sampaikan mudah-mudahan ada gunannya," ungkap Darmin.
(dru/dnl)