Siapkan Rp 1,5 Miliar, Pansus OJK DPR Studi Banding Ke Luar Negeri

Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (Pansus RUU OJK) DPR-RI akan melakukan studi banding ke beberapa negara tetangga pada Oktober 2010. Pansus RUU OJK telah menganggarkan dana maksimal sebesar Rp 1,5 miliar dalam pembahasan RUU tersebut.

"Untuk pembahasan RUU OJK itu anggarannya Rp 1,5 miliar. Nah kita memang ada rencana studi banding ke beberapa negara, dananya menggunakan anggaran tersebut," ujar Anggota Pansus OJK, Achsanul Qasasih ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Kamis (16/09/2010).

Achsanul mengatakan, negara yang menjadi tujuan studi banding yakni antara lain Inggris, Jerman, dan Jepang. "Namun sepertinya hanya ke dua negara saja, misalnya Inggris dan Jepang atau Inggris dan Jerman," tuturnya.

Hal tersebut, lanjut Achsanul dikarenakan negara Inggris pernah gagal mendirikan lembaga seperti OJK maka dari itu Pansus OJK akan mendalami kegagalan tersebut.

"Sedangkan Jepang kita tahu sampai saat ini berhasil menggunakan OJK, maka kita akan memakai skema modifikasi antara kedua negara yang gagal dan berhasil," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis mengatakan pelaksanaan studi banding memang masih harus dibicarakan dalam rapat pleno. Namun, menurutnya karena kondisi yang mendesak dimana sesuai dengan Undang-undang OJK harus terbentuk sebelum 2011 maka studi banding akan dilaksanakan pada Oktober 2010.

"Mungkin akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2010," ujarnya.

Ia memaparkan, perlunya dilakukan studi banding karena dalam pembentukan sebuah lembaga pengawas sektor keuangan tidak bisa main-main. Harry mengatakan, studi banding merupakan hal yang wajar dilakukan oleh instansi atau lembaga negara.

"Pengawasan sistem keuangan sangatlah penting, kita tidak bisa menutup mata, diperlukan konsep yang matang dan studi banding ini merupakan hal yang wajar," tegasnya.

Jika melihat lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sekalipun, Harry mengungkapkan secara rutin pasti ada studi banding yang dilakukan.

"BI saja yang terang-terang menggunakan anggaran yang diambil dari APBN kerap kali pergi ke luar negeri seperti halnya pemerintah misalnya Departemen Keuangan atau Departemen Luar Negeri," tegasnya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, DPR sama halnya seperti kedua instansi tersebut bahkan studi banding diatur dalam undang-undang.

"Mengingat OJK penting maka studi banding harus dilakukan. Tetapi perlu diingat tidak semua anggota pansus yang berangkat hanya sebagian saja dan agar efisien dibagi menjadi beberapa tim," tutupnya.
(dru/dnl)