DPR Usul Danareksa Jadi 'Penengah' Survei Independen OJK

Jakarta - Demi mematangkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Danareksa (Persero) melalukan survei independen. Survei dilakukan untuk mendapat opini yang objektif terkait format yang ideal untuk lebamga baru bernama OJK ini.
 
"Kita ke Danareksa meminta. Kan mereka punya lembaga riset dan relatif independen. Ketimbang kalau BI atau Kementerian Keuangan, nanti bias," papar Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (Pansus RUU  OJK) DPR-RI Nusron Wahid kepada detikFinance di Jakarta, Senin (4/10/2010).

Permintaan riset, lanjutnya, tidak dilakukan secara tertulis. Pasalnya DPR tidak diperbolehkan meminta sesuatu secara resmi jika yang bersangkutan bukan lembaga
negara.

"Tidak (resmi). Ini hanya imbauan moral. Resmi nggak mungkin, karena kami hanya bisa ke sesama lembaga negara," paparnya.

Hasil riset yang disiapkan Danareksa pun terkait dengan bentukan opini atas tiga pihak, yakni pandangan OJK dari masyarakat, pengusaha dan bankir. Pihak Danareksa mengaku siap melakukan riset jika diminta.

"Kami siap-siap saja menjalankan selama itu sudah ditugaskan ketua (Direktur Utama Danareksa-Edgar Saputra)," ungkap Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa kepada detikFinance Minggu (3/10/2010) malam.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir pada Selasa (28/9/2010) lalu, DPR melanjutkannya dengan konsolidasi antar fraksi.Dan selanjutnya akan ada pembahasan yang lebih  detail terkait format konsolidasi pengawasan.

"Klausul akuntabilitas kepada publik. Juga protokol koordinasi dengan instansi lain seperti ke BI, LPS, Menteri Keuangan. Baik saat krisis atau normal," imbuh
Nusron.

(wep/qom)