"Tambahan dana itu memang untuk mempersiapkan OJK," ungkap Sekretaris Bapepam LK Ngalim Sawega saat berbincang dengan detikFinance di kantornya, Jalan Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (22/10/2010).
Berdasarkan data RKAKL Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2011, disebutkan tambahan Rp 50 miliar akan digunakan untuk konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lingkup pekerjaan mendesain organisasi OJK melalui tahapan proses job description, job evaluation, job grading, assessment center, dan training SDM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan kita harus rancang organisasinya seperti apa," kata Ngalim.
Sebelumnya, Ketua Bapepam-LK sekaligus Ketua Tim Perumus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fuad Rahmany menegaskan, usulan penerapan fee untuk lembaga baru tersebut sangat fleksibel. Lagipula nantinya OJK diperuntukkan bagi industri, bukan untuk pihak lain.
"Fee OJK fleksibel saja. Ini kan industri keuangan yang menikmati, perusahaan efek, bank. Terus kita bikin peraturan dan mereka menikmati," ujar Fuad waktu itu.
"Kalau pengawasan bank keluar (dari Bank Indonesia), siapa yang membiayai? Ya industri. Kalau industri belum mampu, pakai APBN. Saya rasa in the long term, dan industri ini terus berkembang masa nggak mau membiayai," papar Fuad.
(wep/dnl)
