Dana Asing Jangan 'Beranak' di SBI

Jakarta - Pemerintah meminta dana-dana asing untuk tak memburu instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena instrumen tersebut bukan merupakan instrumen investasi. Harusnya dana ini masuk ke sektor riil.

"Intinya itu, bagaimana kita mendorong agar dana-dana masuk jangan hanya SBI, karena ini bukan investasi dan berjangka pendek," ungkap Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, usai Penganugerahan Penghargaan Atas Penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal Tahun 2010 di kantor BKPM Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/11/2010).

Hatta menginginkan agar dana asing ini investasi pada instrumen berjangka menengah dan panjang. Bahkan kalau perlu memilih proyek-proyek infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Sekarang bikin endapan yang lebih panjang. Tidak cepat keluar dan masuk. Selain ada SBI, juga ada instrumen investasi lain. Misal masuk dalam pengembangan infrastruktur dan PPP (public private partnership). Kita masih bicara asal kita tawarkan yield yang menarik," papar Hatta.

Terkait dengan keputusan Bank Sentral AS The Fed untuk menggelontorkan likuiditas melalui pembelian obligasi pemerintah senilai US$ 600 miliar, Hatta tidak terlalu menanggapi serius. Terlebih dengan potensi capital inflow yang semakin deras.

"Kita tidak memberikan reaksi, tidak perlu memberi keputusan yang tidak strategis. Kita juga belum (menetapkan pajak capital inflow)," katanya.

Ekonom Danareksa Resarch Institute (DRI) Purbaya Yudhisadewa mengatakan untuk mencegah arus dana asing masuk SBI, Bank Indonesia (BI) diminta segera menghapus kepemilikan asing di SBI.

Purbaya mengatakan, dengan dihapuskannya instrumen di SBI atau lebih halusnya dibatasi kepemilikan asing di SBI, maka investor asing akan mencari instrumen lain.

"Dalam hal ini Surat Utang Negara (SUN) akan menjadi target, di mana dana di SUN lebih bisa dimanfaatkan untuk sektor riil," ungkapnya.

(wep/dnl)