RI Bisa 'Cari Untung' dari Stimulus US$ 600 Miliar AS

Jakarta - Amerika Serikat (AS) kembali menggelontorkan stimulus hingga US$ 600 miliar melalui kebijakan Quantitative Easing tahap tahap II (QE2). Namun stimulus itu banyak mendapatkan cibiran karena dinilai bisa membahayakan perekonomian dunia, termasuk bisa menjerumuskan Asia ke jurang krisis.

Chief Executive Hong Kong, Donald Tsang termasuk yang bersuara keras dengan menyatakan gelontoran dana itu dikhawatirkan bisa memicu inflasi atas aset-aset di Asia yang pada akhirnya bisa memicu terulangnya krisis seperti era 1997-1998.

Lantas seberapa jauh dampak kebijakan QE2 itu ke Indonesia? Bisakah memicu krisis seperti era 1998 silam?

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono menjelaskan, QE2 merupakan kebijakan yang diambil pemerintah AS setelah melihat proses pemulihan ekonominya tidak berjalan sesuai harapan. QE2 dilakukan dengan menggelontorkan likuiditas hingga US$ 600 miliar dalam 8 bulan ke depan dengan harapan bisa terserap sektor rill sehingga bisa menggerakkan perekonomian AS.

Menurut Hartadi, jika perekonomian AS kembali berdenyut dengan kencang, maka perekonomian global termasuk emerging market bisa ikut bergairah lagi.

"Sehingga bila QE2 benar-benar dapat diserap oleh sektor riil di AS, maka akan berdampak positif tidak saja bagi US namun juga seluruh dunia termasuk Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS dan negara partner dagang akan pulih kembali dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor eksternal (ekspor)," urai Hartadi kepada detikFinance, Senin (15/11/2010).

Namun jika QE2 itu tidak seluruhnya diserap oleh sektor riil di AS, menurut Hartadi akan menyebabkan membanjirnya likuiditas. Kelebihan likuiditas selanjutnya akan mengalir ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia yang dinilai memiliki prospek yang baik.

Menurut Hartadi, hal itulah yang menjadi perhatian negara-negara di dunia karena mengalirnya likuiditas dari AS itu pada akhirnya akan menyebabkan menguatnya mata uang negara yang bersangkutan sehingga bisa mengurangi daya saing ekspor. Sebagian negara bahkan menuding AS sengaja memperlemah mata uangnya agar ekspornya bisa menang.

"Ini yang dibaca oleh pasar, AS sengaja membanjiri dunia dengan QE2 yang juga membuat dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya, sementara China juga ingin tetap nilai tukarnya melemah untuk membantu ekspor dan pertumbuhan ekonominya (currency war)," imbuh Hartadi.

Meski demikian, lanjut Hartadi, mengalirnya likuiditas itu tak melulu berarti negatif. Asalkan Indonesia bisa memanfaatkan aliran-aliran dana itu untuk membantu kegiatan ekonomi, maka Indonesia pun bisa merasakan dampak positif kebijakan QE2 AS itu.

"Dampak bagi kita bisa positif bila dana asing yang masuk digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi kita yang sudah cukup baik. Kita ketahui kinerja perekonomian kita baik bahkan investor berharap agar rating agency meng-upgrade kita menjadi investment grade. Persoalannya adalah, apakah Indonesia dapat memanfaatkan peluang itu dengan baik?" papar Hartadi.

Dana-dana asing itu, lanjut Hartadi, diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi Indonesia ataupun ke instrumen pembiayaan berjangka panjang seperti obligasi baik obligasi pemerintah maupun swasta.

"Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan iklim investasi untuk FDI (Foreign Direct Investment) dan pendalaman sector financial (financial deepening) sehingga dana yang masuk akan ditempatkan pada instrumen-instrumen investasi yang bermanfaat bagi perekonomian," imbuhnya.

Hartadi mengakui, masuknya dana asing dan melemahnya dolar AS akan memperkuat nilai tukar rupiah (apresiasi) yang pada akhirnya menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan, apresiasi nilai tukar rupiah juga membuat impor Indonesia lebih murah.

"Impor yang lebih murah ini harus dapat dimanfaatkan bagi industri kita di sektor riil karena masih banyak (import content) bahan baku dan barang-barang modal kita adalah hasil import. Dengan demikian industri kita juga diuntungkan oleh apresiasi rupiah," tegasnya.

Namun yang penting dari penguatan rupiah ini menurut Hartadi, harus berasal dari fundamental ekonomi sehingga tidak akan mengurangi daya saing. Apalagi penguatan rupiah juga terjadi bersamaan dengan penguatan mata uang lainnya. Hal penting lainnya adalah fluktuasi rupiah tidak terjadi secara drastis sehingga sektor usaha bisa memperhitungkan rencana bisnisnya dengan baik.

"Disinilah peran BI, BI tetap mengikuti free floating exchange rate system di mana nilai tukar ditentukan oleh fundamental, dan hanya akan masuk pasar (intervensi) untuk meredam gejolak atau fluktuasi nilai tukar yang berlebihan," katanya.

Intervensi di pasar menurut Hartadi bermanfaat untuk menambah cadangan devisa dan juga sterilisasi yang berarti BI membeli dolar dengan rupiah di pasar (intervensi) namun pada saat yang sama BI membeli rupiah di pasar melalui operasi pasar terbuka (OPT).

"BI dan Pemerintah harus bijaksana menyikapi situasi global ini seraya berharap yang terbaik dan mempersiapkan diri untuk yang terburuk," imbuh Hartadi.
(qom/dnl)